PATRAINDONESIA.COM (Pesawaran) – Dugaan praktik nepotisme dalam pemilihan umum lokal kembali mencuat setelah seluruh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Di Desa Tambangan, seluruh KPPS terungkap memiliki hubungan keluarga, Penemuan ini menimbulkan kecaman dari berbagai pihak, termasuk masyarakat setempat yang menuntut transparansi dan keadilan dalam proses pemilu.
Walau dalam peraturan selain pasutri masih diperbolehkan, namun hal ini sebagai suatu sistim yangbtidak ektis dalam suatu kinerja, sebab dijelaskan bahwa nepotisme adalah cara yang menjadi belenggu dalam bermasyarakat.
Warga desa mengaku khawatir bahwa praktik ini akan mempengaruhi hasil pemungutan suara dan merusak integritas pemilu.
“Kami ingin pemilihan yang adil dan tidak terpengaruh oleh hubungan pribadi,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan dihubungi untuk memberikan klarifikasi dan mengambil langkah tegas terkait isu ini.
Banyak yang berharap agar tindakan segera diambil untuk memastikan bahwa pemilu di Desa Tambangan dapat berjalan dengan adil dan tanpa intervensi nepotisme.
Situasi ini mengundang perhatian media dan lembaga swadaya masyarakat yang siap melakukan pengawasan lebih lanjut. Masyarakat setempat pun mulai mengorganisir diri untuk menuntut perubahan dalam proses pemilu agar terhindar dari ketidakadilan.
Komentar