PATRAINDONESIA.COM (PALANGKA RAYA)
Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Palangka Raya bersama seluruh jajaran menandatangani komitmen bersama dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba, handphone, serta barang terlarang lainnya di lingkungan Pemasyarakatan. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak oleh seluruh Satuan Kerja Pemasyarakatan se-Indonesia dan disaksikan langsung oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Drs. Mashudi, Senin (20/10/2025)
Penandatanganan komitmen bersama ini menjadi momentum penting bagi jajaran Pemasyarakatan untuk menegaskan sikap tegas dan konsisten dalam mewujudkan lingkungan kerja yang bersih, aman, dan bebas dari penyalahgunaan barang terlarang. Rutan Palangka Raya memaknai kegiatan ini sebagai wujud nyata kesungguhan dalam memperkuat integritas, profesionalisme, dan pengawasan internal agar seluruh petugas dan warga binaan senantiasa menjunjung tinggi aturan yang berlaku.
Kepala Rutan Palangka Raya, Wayan Arya Budiartawan, menegaskan bahwa komitmen ini bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan institusional. “Kami berkomitmen untuk terus menjaga integritas, memperkuat pengawasan, serta memastikan Rutan Palangka Raya bersih dari narkoba, handphone, dan barang terlarang lainnya. Pengabdian kami harus mencerminkan nilai-nilai kejujuran dan dedikasi penuh terhadap tugas,” ungkapnya.
Selain memperkuat komitmen petugas, kegiatan ini juga diharapkan menjadi langkah sinergis dalam membangun kesadaran kolektif antara jajaran Pemasyarakatan dan mitra kerja agar pemberantasan peredaran barang terlarang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan dukungan seluruh pihak, upaya menjaga keamanan dan ketertiban dapat terlaksana secara optimal.
Melalui kegiatan ini, Rutan Palangka Raya menegaskan tekadnya untuk menjadi satuan kerja yang berintegritas, transparan, dan bebas dari pelanggaran. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen besar Pemasyarakatan dalam mendukung terciptanya sistem peradilan yang bersih dan berkeadilan, sekaligus memastikan layanan Pemasyarakatan berjalan sesuai dengan prinsip profesionalisme dan akuntabilitas. (*)
