PATRAINDONESIA.COM (Muara Teweh) – Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, meminta proses pemberian dana tali asih dari PT Nusa Persada Resources (NPR) kepada masyarakat Desa Karendan dan Desa Muara Pari, Kecamatan Lahei, dilakukan secara menyeluruh dan benar-benar diterima oleh pihak yang berhak.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakoor) bersama PT NPR dan sejumlah pihak terkait di ruang rapat Setda lantai I, Senin (09/11/2026).
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari aksi damai penyampaian aspirasi masyarakat pada 5 November 2026, yang meminta pemerintah daerah memfasilitasi penyelesaian persoalan pemberian tali asih pada lahan seluas 388 hektare.
Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya verifikasi dan inventarisasi secara menyeluruh terhadap lahan maupun pihak-pihak yang telah menerima dana tali asih. Langkah tersebut diperlukan agar proses penyaluran berjalan transparan dan tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
“Tali asih masyarakat benar-benar diterima oleh yang berhak. Lakukan verifikasi dan inventarisasi secara menyeluruh untuk proses tali asih dan yang menerima uang tali asih tepat sasaran,” tegasnya.
Menurut Bupati, penyelesaian persoalan tidak cukup hanya dengan melihat dokumen administrasi, tetapi juga harus memperhatikan kondisi di lapangan serta memastikan komunikasi antara perusahaan, pemerintah desa dan masyarakat berjalan baik.
Ia meminta seluruh pihak membangun komunikasi dan dialog secara terbuka dengan mengedepankan musyawarah serta menghormati hak-hak masyarakat.
Bupati juga mengingatkan PT NPR agar lebih intensif berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam setiap tahapan kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat.
“Kepada PT NPR agar sering berkoordinasi ke Pemda. Kami menjaga semua yang berinvestasi di Barito Utara,” ujarnya.
Selain itu, dia juga meminta agar mekanisme tindak lanjut ditetapkan secara jelas sehingga persoalan tersebut dapat diselesaikan secara terukur, tanpa mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan.
Selain itu dia mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta menghormati hak-hak warga.
Rakoor tersebut dihadiri Wakil Bupati Barito Utara Felix Sonadie, Sekretaris Daerah Muhlis, Kajari Barito Utara, unsur TNI-Polri, Kesbangpol, Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, pihak PT NPR, kepala desa, serta seluruh pihak terkait lainnya.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemkab Barito Utara berharap persoalan pemberian tali asih dapat ditindaklanjuti secara transparan, mengedepankan kepentingan masyarakat dan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif di daerah.
(Andri/Red/PI)
