PATRAINDONESIA.COM (Muara Teweh) – Pemerintah Kabupaten Barito Utara mendorong kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Hal ini ditegaskan dalam Konsultasi Publik II Paparan Akhir RPPLH yang digelar di ruang rapat Setda Barut, Senin (02/12/2025).
Acara dibuka oleh Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan, Hery Jhon Setiawan, mewakili Bupati Barito Utara. Turut hadir Tim Penyusun dari LPPM Unlam, Baharuddin, S.Kel., M.Si., serta perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalteng melalui konferensi daring.
Dalam sambutannya, Bupati menekankan bahwa keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan RPPLH tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat.
“Semua ini tidak ada artinya bila hanya pemerintah yang bergerak. Kita membutuhkan langkah bersama, kolaborasi lintas sektor, agar perlindungan lingkungan hidup berjalan secara nyata,” ujar Bupati.
Bupati juga mengajak para peserta konsultasi untuk memberikan masukan dan gagasan konstruktif, karena dokumen RPPLH akan menjadi dasar kebijakan lingkungan daerah selama 30 tahun ke depan.
Selain memuat arahan kebijakan strategis, RPPLH diharapkan dapat menjadi fondasi pembangunan yang terarah sekaligus memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam.
Menurut Bupati, tantangan lingkungan seperti penurunan kualitas udara dan air, berkurangnya tutupan hutan, meningkatnya volume limbah, serta dampak perubahan iklim hanya dapat dihadapi melalui kerja sama yang berkelanjutan.
“Harapan kita bersama, melalui dokumen ini Barito Utara mampu menata pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya,” ucapnya.
Konsultasi Publik II ini diharapkan menghasilkan rumusan RPPLH yang komprehensif dan mampu menjadi pedoman pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Barito Utara.
(Anti/Red/PI)
