PATRAINDONESIA.COM
(Muara Teweh) – Rapat Dengar Pendapat yang membahas masalah kelistrikan yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu di Gedung DPRD Kabupaten Barito, membuat H Nadalsyah Bupati Barito Utara kecewa. Hal ini disampaikan kepada awak media saat ditemui pada kegiatan Pengukuhan Kerukunan Umat Beragama di Desa Hajak, Kemis ( 10/08/2023)
RDP (Rapat Dengar Pendapat) saat itu dihadiri oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Ir Willy M Yoseph.
Dijelaskan oleh H. Nadalsayah apa yang telah disepakati dan ditanda tangani pada saat Reses itu, itu mutlak usulan dari Pemerintah Kabupaten Barito Utara pada tahun 2022, dan program itu sudah berjalan hingga saat ini.
Dari 93 desa dan 10 Kelurahan yang ada di Barito Utara, itu sudah hampir 85% yang sudah teraliri listrik.
Sedangkan program Pemerintah Daerah Barito Utara untuk tahun 2023 sampai 2024 nanti menyelesaikan beberapa Desa yang masih belum teraliri.
Walaupun sebenarnya masalah kelistrikan ini merupakan kebijakan dari Pemerintah Pusat, tetapi kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengusulkan kepada PLN agar dapat mempercepat pemasangan jaringan ke desa- desa yang masih belum teraliri, walau pun harus memenuhi persyaratan dari PLN harus membuat jalan agar dapat terpasang tiang listrik menuju ke desa yang akan dialiri.
Mengingat Barito Utara sebagai pemasok kebutuhan listrik untuk wilayah Kalteng, Kalsel dan Kaltim, sangat mustahil jika wilayah Barito Utara sendiri desanya ada yang belum teraluri listrik.
“Mengenai hal keputusan yang ditandatangani dan disepakati saat RDP itu, itu program Pemkab Barito Utara yang sudah berjalan sejak 2022, bukan hasil keputusan Reses hari itu, hal ini yang membuat saya kecewa”, ucap Nadalsyah.
Ditambahkannya lagi, “Masa RDP-nya kemaren lalu program pembangunannya sudah berjalan, itu hal yang sangat tidak mungkin, seolah-olah dengan hasil reses itu yang terjadi. Padahal program yang baru disepakati itu malah itu program Pemerintah Kabupaten yang sedang berjalan sejak 2022 hingga saat ini”, ucapnya dengan nada kecewa.
Menyikapi masalah kelangkaan ( mahalnya harga) LPG 3 kilogram di Barito Utara, H. Nadalsyah menjelaskan bahwa kalau hanya dengan melaksanakan Operasi Pasar saja hal itu sudah dilaksanakan terus oleh Pemkab Barito Utara.
Tindakan dari Komisi VII DPR RI yang membidangi masalah itu, apa tindakannya untuk mencari jalan keluarnya. “Tekan dan kapan perlu cabut ijin pangkalan yang nakal, jadi kalau Reses itu cari inovasi yang dapat membantu Pemerintah Kabupaten , bagai mana cara menopang, mendorong ketidak mampuan Pemerintah Daerah oleh Pusat”, tambah Nadalsyah.
Harapan kepada segenap masyarakat Barito Utara yang masih belum teraliri listrik, agar dapat bersabar, karena program ini saat ini sedang berjalan, dan mungkin pada tahun 2024 nanti semuanya rampung.
“Masyarakat Barito Utara harus tahu, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten tidak diam untuk melihat kelangkaan baik itu masalah LPG 3 kg maupun masalah kelistrikan di Barito Utara”, pungkas H. Nadalsyah Bupati Barito Utara.
( Didimtw/Red/PI)
