PATRAINDONESIA.COM BUNTOK – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Putri Siti Rochmawati mengharapkan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan membuat penyaluran bantuan tepat sasaran.
“Akuratnya data tersebut, maka penyaluran bantuan sosial (bansos), baik yang berasal yang dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten bisa lebih tepat sasaran,” katanya, Senin (23/1/2023).
Politisi dari Partai Demokrat ini mengapresiasi dan sangat mendukung langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam pelaksanaan pemutakhiran DTKS.
Menurutnya, pemutakhiran DTKS menjadi bentuk dalam upaya pembenahan agar data yang ada bisa menjadi lebih akurat lagi.
Keakuratan data, lanjutnya, tentunya akan berdampak pada penyaluran yang tepat sasaran, sehingga program-program yang dilaksanakan pemerintah dapat menyentuh lapisan masyarakat hingga ke pelosok daerah.
“Kita mengharapkan apa yang dilakukan oleh pemerintah ini dapat menyentuh lapisan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan,” harapnya.
Putri Siti Rochmawati juga mengimbau kepada seluruh komponen agar mendukung dan membantu dalam pemutakhiran DTKS tersebut.
“Kita harapkan semua komponen gotong royong membantu dalam pelaksanaannya, mulai dari tingkat desa hingga kecamatan,” pintanya.
BUNTOK – Anggota DPRD Barito Selatan (Barsel), Nurul Hikmah mengatakan, dengan penyerapan anggaran yang maksimal dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi di masyarakat.
Pihaknya sangat mendukung dan mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang melaksanakan penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa di awal tahun tersebut.
“Kita sangat mengapresiasi kick off penandatanganan kontrak secara kolektif. Itu juga merupakan momen strategis dimulainya pelaksanaan program di awal tahun anggaran,” katanya, Senin (23/1/2023).
Menurutnya, kick off atau mulainya pengerjaan kontrak sudah ditandatangani Pemkab Barsel. Hal ini dinilai sebagai salah satu upaya memaksimalkan serapan anggaran.
Dengan terserapnya anggaran secara maksimal, lanjutnya, maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Ia menyarankan agar pejabat dalam penandatanganan kontrak dapat mengambil kebijakan sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila ditemukan kendala di lapangan dengan waktu yang cukup tersedia, pejabat penandatangan kontrak dapat mewujudkan efisiensi pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
Di samping itu, kualitas pekerjaan oleh penyedia dapat tercapai dengan maksimal, sehingga usia ekonomis suatu aset pengadaan barang/jasa yang telah direncanakan dapat terwujud dengan baik sesuai harapan bersama.
“Tingkatkan koordinasi, sinergi dan sinkronisasi seluruh terhadap pelaksanaan barang/jasa pemerintah kabupaten,” pungkasnya. (Amar/Red/PI).
