PATRAINDONESIA.COM (PALANGKA RAYA)
Sekretaris Karang Taruna Kalimantan Tengah, Freddy Simamora, meminta PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Tengah (Kalselteng) tidak hanya menyampaikan permintaan maaf atas pemadaman bergilir yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Menurutnya, PLN juga harus memberikan kompensasi kepada pelanggan serta membuka informasi secara transparan mengenai penyebab gangguan.
Freddy menilai kerugian yang dialami masyarakat akibat pemadaman listrik tidak dapat diselesaikan hanya dengan permohonan maaf. Ia menegaskan bahwa sebagai penyedia layanan publik, PLN harus bertanggung jawab terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.
“Dalam usaha harus fair. Saat ada keterlambatan pembayaran sanksi langsung diberikan. Maka saat pelayanan mengecewakan, PLN juga harus memberikan kompensasi kepada pelanggan,” kata Freddy dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/9/2026).
Ia juga menyoroti hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara PLN dan DPRD Kalimantan Selatan. Menurutnya, dalam forum tersebut manajemen PLN hanya menyampaikan permohonan maaf dengan alasan adanya kendala teknis, tanpa memberikan penjelasan rinci mengenai kondisi yang terjadi di lapangan.
Freddy menegaskan masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas dan transparan terkait penyebab gangguan kelistrikan. Apabila pemadaman disebabkan kerusakan pada pembangkit, PLN diminta menyampaikan bukti visual, mulai dari kondisi kerusakan hingga perkembangan proses perbaikannya.
“Jika memang ada kendala di pembangkit, PLN punya tanggung jawab moral untuk menyampaikan kondisi yang sebenarnya kepada publik. Tunjukkan secara visual, baik kondisi saat rusak maupun progress perbaikan dari hari ke hari, agar masyarakat tidak hanya berpasrah menunggu keajaiban yang entah kapan datangnya,” tegasnya.
Selain meminta keterbukaan informasi, Freddy juga mendesak agar manajemen PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan kelistrikan di wilayah Kalselteng. Evaluasi tersebut, menurutnya, harus mencakup seluruh jenjang organisasi, mulai dari tingkat operasional hingga pimpinan tertinggi.
“Jangan sampai pelayanan mengecewakan tapi petinggi PLN tetap dapat gaji dan bonus. Potong gaji perlu diterapkan jika kinerja tidak sesuai,” ujarnya.
Seperti diketahui, pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah belakangan ini menuai banyak keluhan masyarakat karena berdampak pada berbagai sektor, mulai dari aktivitas usaha, proses belajar mengajar, hingga layanan kesehatan. Masyarakat pun berharap PLN segera memulihkan pasokan listrik sekaligus memberikan kepastian mengenai penyebab dan penanganan gangguan tersebut. (*)
