Oleh: Redaksi Patraindonesia.com
PATRAINDONESIA.COM – Negara pada hakikatnya adalah pemegang monopoli sah atas penggunaan kekerasan dan penegakan hukum. Namun di hadapan deru mesin ekskavator penggangsir emas, monopoli itu tampak rapuh.
Pertambangan Emas Tanpa Izin atau PETI telah bertransformasi dari sekadar pelanggaran administratif menjadi sebuah epidemi tata kelola. Ia tidak lagi sembunyi. Ia beroperasi secara terbuka, sistemik, dan dengan sinisme yang menantang kedaulatan regulasi.
Epik kehancuran itu kini kasat mata dan baru saja dipertontonkan di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Sepanjang aliran Sungai Pasuang, wilayah yang secara historis merupakan bagian Desa Dambung, Kecamatan Dusun Tengah, Barito Timur, Kalimantan Tengah, aktivitas PETI berlangsung masif. Selama dua bulan, ekskavator mengeruk sungai dan hutan tanpa tedeng aling-aling.
Tak ada plang proyek, tak ada informasi apalagi sosialisasi. Beberapa alat berat dan mesin-mesin dongpeng meraung-raung sesukanya. Tak ada tanda dan indikasi legal yang bekerja di dalam proyek senyap itu. Hukum, dipastikan sudah takhluk kepada uang!
Fenomena Sungai Pasuang bukanlah anomali. Ia adalah mikrokosmos dari krisis yang sama di saentoro negeri. Seperti di Jambi, Sulawesi, Kalimantan Tengah, hingga Papua. Di sana, sungai dan hutan porak-poranda. Dalih utamanya, memburu emas. Tak peduli risiko dan dampak kerusakannya.
Hutan tergerus menjadi kawah. Merkuri meresap ke rantai makanan. Negara datang dengan operasi, lalu pergi. PETI datang kembali esok hari. Ini bukan lagi soal penegakkan, ini soal kegagalan negara menghadirkan efek jera.
Tim penegak hukum yang bergegas bermaksud memberangus para penambang liar di Sungai Pasuang, ternyata bikin kita tertawa geli.
Tampak terbaca, dua hari sebelum tim operasi pemberangusan penambang liar, informasi telah bocor ke lokasi. Alat berat dan segala perlengkapanpun segera dievakuasi. Disingkirkan ke luar hutan. Dan tim pemberangus yang berjumlah puluhan personil itu hanya menjumpai barak-barak kosong.
Tak perlu penjelasan. Karena dari fakta lapangan jelas terlihat. Ada yang tak wajar. Ada yang tak beres. Tampak ada yang sengaja membocorkan rencana penggerebegan itu. Ada sistem tak kasat mata yang bekerja antara instansi penegak hukum dengan pelaku kejahatan.
Penegakan hukum seperti hanya kepura-puraan. Permainan petak-umpet penegak hukum dengan pelaku kejahatan, tampak nyata di Sungai Pasuang.
Tragis memang. Dan karena itulah kita cemas. Apa yang terjadi sungai Pasuang, dalam derajat yang berbeda, jangan seperti Kejaksaan Agung, dalam skandal Jampidsus Febri Adriansyah. Dia penegak hukumnya, dia pula perampoknya. Atas nama hukum, telah terjadi perampokan atau korupsi yang paling brutal. (*)
