PATRAINDONESIA.COM (Jakarta) – Paguyuban Transportasi Indonesia (Patra Indonesia) aksi unjuk rasa bersama berbagai komunitas ojek online dan aliansi gerakan di Gedung DPR-RI Selasa (28/02/2023). Tuntutan Patra Indonesia dan komunitas ojok adalah Penolakan jalan berbayar alias ERP.
Berbagai aliansi tersebut menggelar aksi dalam rangka menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja. Sedangkan Ojol berinisiatif melakukan aksi dengan membawa tuntutan yang sudah digaungkan beberapa pekan lalu yaitu tentang penolakan penerapan kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Jakarta.
Dijelaskannya oleh Anton Yamin sebagai Ketua Umum Patra Indonesia bahwa Penolakan ERP ini buntut dari aksi sebelumnya yang sudah dilakukan sebagian Ojol di Jabodetabek beberapa pekan lalu.
“Jelas kemarin Aliansi Ojol menolak adanya ERP, dan tentu hari ini kami hadir untuk menjelaskan kembali bahwa penolakan ini tidak main main,” terang Anton di tengah aksi.
“Kami siap menyatukan seluruh gerakan untuk aksi kembali, dan akan mendorong semua aliansi untuk terlibat dalam penolakan ERP dikemudian hari jika ERP di sahkan,” ungkap Anton Yamin.
Di tempat yang sama Didi salah seorang anggota ojol saat di aatas mobil komando dalam orasinya menjelaskan bahwa Ojol mempunyai alasan mengikuti Aksi di gedung DPR -RI.
” Ojol hadir bukan tanpa alasan, Ojol adalah rakyat Indonesia dan berhak atas kesejahteraan di Indonesia, Ada Barisan Ojol Merdeka, ada ASOOI, ada Patra Indonesia dll akan bersatu bersama rakyat untuk menghimpun kekuatan kekuatan yang besar. Dan bilamana bersatu maka akan menjadi kekuatan besar di tanah air,” tutur Didi.
Kami sudah membuktikan pada tanggal 25 Agustus 2022 datang di gedung ini dan meminta komisi V untuk diakui namun dalam penerapannya hanya janji-janji saja,” ungkap Didi
“Kami akan datang kembali dan tumpah ruah di gedung ini,” pekik Didik dalam orasinya.
Aksi tersebut meliputi gabungan kelompok buruh, petani, mahasiswa, Ojol dan masyarakat Jakarta. (Asen/Red/PI).
