PATRAINDONESIA.COM (Jakarta) – Indonesia tengah menjalani proses penilaian atas kepatuhan terhadap penerapan prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, atau dikenal dengan istilah Mutual Evaluation Review (MER).
Penilaian ini dilakukan oleh organisasi internasional Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (FATF), yang akan berlangsung sejak tanggal 18 Juli hingga 4 Agustus 2022.
Sejumlah tim asesor dari FATF pun telah datang ke Indonesia dan siap untuk menguji kepatuhan Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia selaku Ketua Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (Komite TPPU), Mahfud MD, dalam sambutan pembukaan MER mengatakan berbagai persiapan dan konsolidasi tingkat nasional telah dilakukan oleh Indonesia baik di level tertinggi (tingkat Menteri dan pimpinan lembaga) maupun di level teknis.
“Kami berharap kepatuhan Indonesia terhadap rekomendasi FATF akan terus berdampak pada peningkatan efektivitas pencegahan dan pemberantasan TPPU, Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Indonesia,” ungkap Mahfud.
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selaku Sekretaris Komite TPPU, Ivan Yustiavandana menegaskan bahwa Indonesia selalu berpedoman dan mematuhi seluruh rekomendasi FATF dan prinsip-prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT).
“Koordinasi, kolaborasi, serta sinergi antar pemangku kepentingan baik pihak pelapor, regulator, penegak hukum serta masyarakat selalu kami tegakkan untuk membangun sebuah gerakan APUPPT yang masif dan kuat,” jelas Ivan.
Lebih lanjut Kepala PPATK berharap selain mendapat penilaian yang baik dan patuh, Indonesia dapat diterima menjadi anggota penuh FATF.
“Menjadi anggota penuh FATF akan menjaga momentum APUPPT yang kuat dan efektif, terlebih saat ini Indonesia tepat merayakan dua dekade pencapaian rezim APUPPT,” ungkapnya. (*/Red/PI)
