PATRAINDONESIA.COM (PALANGKA RAYA)
Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah melakukan monitoring dan pengawasan langsung terhadap pelayanan publik di Rutan Kelas IIA Palangka Raya, Senin (26/10/2026).
Pemeriksaan dilakukan melalui peninjauan fasilitas, wawancara dengan petugas, warga binaan, dan keluarga warga binaan, serta pengumpulan data untuk menilai kualitas pelayanan. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kalimantan Tengah, Hensah, turut mendampingi kegiatan tersebut.
Monitoring ini bertujuan memastikan penyelenggaraan layanan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan, memenuhi standar pelayanan, serta menjamin pemenuhan hak warga binaan dan masyarakat secara optimal.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Tengah, R. Biroum Bernardianto, menjelaskan bahwa timnya akan melakukan wawancara dengan petugas, warga binaan, dan keluarga warga binaan. Tim juga meminta sejumlah data pendukung untuk menilai pelaksanaan pelayanan di Rutan Palangka Raya.
“Kami akan melakukan wawancara dengan petugas, warga binaan, serta keluarga warga binaan. Selain itu, kami juga meminta data untuk mendukung proses monitoring dan pengawasan,” ujarnya.
Bersama tim, Biroum meninjau sejumlah fasilitas pelayanan, mulai dari klinik, bengkel kerja, ruang layanan kunjungan, Wartelsuspas, hingga blok hunian warga binaan. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi fasilitas dan pelaksanaan pelayanan di lapangan.
Rombongan juga berdialog dengan pengunjung dan warga binaan guna memperoleh gambaran mengenai pengalaman penerima layanan. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mengidentifikasi aspek pelayanan yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan.
Hensah mengatakan, monitoring dan pengawasan Ombudsman merupakan bagian penting dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan. Menurutnya, keterbukaan terhadap pengawasan menjadi langkah untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.
“Kami mendukung penuh monitoring dan pengawasan yang dilakukan Ombudsman. Kegiatan ini menjadi ruang evaluasi bagi kami untuk memastikan pelayanan pemasyarakatan berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan,” tegas Hensah.
Ia menambahkan, Kanwil Ditjenpas Kalimantan Tengah akan terus mendorong seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk meningkatkan kualitas pelayanan, menindaklanjuti hasil evaluasi, serta memperkuat komitmen dalam memenuhi hak warga binaan dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Hensah berharap sinergi dengan Ombudsman RI semakin kuat sehingga pengawasan dan evaluasi dapat menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan.
“Melalui monitoring dan pengawasan yang dilakukan ini, tentunya kami berharap dapat semakin memperkuat sinergi bersama Ombudsman RI dalam mewujudkan pelayanan pemasyarakatan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tutupnya. (*)
