PATRAINDONESIA.COM (Muara Teweh) – Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Dissiptaka) menggelar pelatihan pengelolaan arsip dinamis dan penerapan aplikasi Srikandi di lingkungan pemerintah daerah, Selasa (11/11/2025).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Barito Utara melalui Staf Ahli Bupati, drg. Dwi Agus Setyowaty, bertempat di Aula Utama Lantai II Kantor Dissiptaka Muara Teweh.
Dalam sambutannya, drg. Dwi Agus Setyowaty menyampaikan apresiasi kepada jajaran Dissiptaka yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, serta menyambut para narasumber dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), yakni Dra. Prihatni Wuryatmini, M.Hum dan Pinandita Syafrisman, S.Sos.
“Pelatihan ini sangat penting dalam upaya meningkatkan kapasitas aparatur dalam pengelolaan arsip dinamis dan penerapan aplikasi Srikandi, yang menjadi bagian dari sistem pemerintahan berbasis elektronik,” ujar Dwi.
Ia menjelaskan, aplikasi Srikandi merupakan salah satu dari empat aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikembangkan Pemerintah pusat melalui Kolaborasi antara Kementerian PANRB, ANRI, BSSN, dan Kementerian Kominfo.
Aplikasi ini menjadi Platform Nasional dalam pengelolaan arsip dinamis terintegrasi antarinstansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
“Melalui Srikandi, pengelolaan arsip kini dapat dilakukan secara digital, aman, terstandar, dan Efisien mulai dari penciptaan hingga penyusutan arsip. Ini bukan sekadar aplikasi, tetapi wujud nyata transformasi digital di bidang kearsipan,” jelasnya.
Lebih lanjut, drg. Dwi menegaskan bahwa pelatihan ini memiliki makna strategis karena membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam mengelola arsip dinamis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus memperkuat penerapan aplikasi Srikandi dalam kegiatan Administrasi Perkantoran.
Pemerintah Kabupaten Barito Utara, lanjutnya, berkomitmen mendukung pelaksanaan SPBE dan tata kelola arsip yang modern. Penerapan aplikasi Srikandi diharapkan dapat mendorong perangkat daerah beralih menuju sistem kerja efisien, paperless, dan ramah lingkungan.
“Kearsipan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya urusan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Setiap perangkat daerah wajib memastikan dokumen dan arsip tersimpan serta tertata dengan baik sebagai bentuk akuntabilitas dan pelayanan publik yang transparan,” tegasnya.
Ia berharap, pelatihan ini tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata dalam memperkuat budaya tertib administrasi dan mempercepat transformasi digital pemerintahan di Kabupaten Barito Utara.
(Anti/Red/PI)
