PATRAINDONESIA.COM (Pesawaran) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pesawaran terus menunjukkan komitmennya dalam menegakkan hukum dan memastikan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Kali ini, seluruh berkas terkait pengelolaan keuangan Desa Durian resmi diserahkan oleh perangkat desa kepada pihak Kejari Pesawaran.
Informasi yang diperoleh menyebutkan, Sekretaris Desa (Sekdes) Durian beserta perangkat desa lainnya, datang langsung ke kantor Kejari Pesawaran untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang diminta penyidik, Selasa (04/11/2025).
Penyerahan ini merupakan tindak lanjut APIP (Inspektorat Pesawaran) bekerja sepenuhnya dalam melakukan investigasi lapangan dan hasil dari investigasi sudah di limpahkan Kejari.
Perlu diketahui bahwa masyarakat beserta tokok melakukan pelaporan dugaan tindak pidana korupsi dana desa Durian tahun 2023 dan 2024 pada Rabu (9/7/2025) 4 bulan lalu.
Menurut narasumber pihak Kejari akan mempelajari seluruh dokumen yang diserahkan dan akan dipelajari yang kemudian akan memanggil seluruh pihak terkait.
“Kejari akan mempelajari data yang diberikan, setelah itu pihak Kejari akan panggil satu per satu pihak terkait untuk dimintai keterangan,” ujar perangkat desa Durian pada awak media.
Sementara sekdes desa Durian menyampaikan bahwa dirinya mendatangi Kejari untuk menyerahkan berkas sesuai dengan permintaan Kejari.
“Berkas yang kami berikan terkait SPJ tahun 2023 dan 2024, Apbdes dan RLA” ungkap Sekdes.
Sebelumnya pihak Kejari menyampaikan kepada awak media lewat sambungan telepon bahwa pihaknya akan melakukan penyelidikan dalam waktu dekat.
“Kami akan melakukan penyelidikan pada Minggu ini,” ungkap pihak Kejari pada Rabu, 29 Oktober 2025.
Langkah aktif Kejari Pesawaran ini menunjukkan bahwa lembaga penegak hukum tersebut tidak tinggal diam dalam menindaklanjuti dugaan penyimpangan pengelolaan dana desa. Proses penyelidikan kini memasuki tahap klarifikasi dokumen dan keterangan saksi.
Dengan telah diserahkannya seluruh berkas dan data pendukung oleh pihak Desa Durian, masyarakat kini menantikan hasil pemeriksaan lebih lanjut dari Kejari Pesawaran untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.(Asen/Red/PI).
