PATRAINDONESIA.COM (Tamiang Layang) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Timur (Bartim) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) secara resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 dan sekaligus rapat pembahasan terkait sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kegiatan ini diberlangsungkan di ruang rapat paripurna DPRD Bartim, Rabu (1/4/2025)
Rapat paripurna di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Nursulistio dan didampingi Wakil Ketua II Eskop serta di ikuti oleh anggota DPRD yang hadir. Sementara Bupati Barito Timur M. Yamin di wakili oleh Asisten II Setda Bartim Amrullah dan beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan undangan lainnya.
Juru bicara DPRD , Bayanto dalam penyampaiannya menegaskan bahwa pada prinsipnya DPRD menyetujui tiga Raperda tersebut untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya dengan sejumlah catatan dan masukan , dan rekomendasi sebagai bahan penyempurnaan.
” DPRD pada prinsipnya menyetujui pengajuan Raperda tersebut, akan tetapi tetap memberikan beberapa catatan penting yang strategis agar implementasinya kedepan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran ” ujar Bayanto.
Ia juga berpendapat Raperda Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar menjadi landasan penting dalam pengendalian dan pembangunan kependudukan jangka panjang, sementara
Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata daerah secara berkelanjutan.
“Sedangkan Raperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak – Hak Penyandang Disabilitas merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam menjamin kesetaraan, aksesibilitas, serta perlindungan hak bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali ” ucapnya.
Dilanjutkannya DPRD berharap agar seluruh masukan dan rekomendasi yang telah disampaikan dapat menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan substansi Raperda sebelum menjadi Peraturan Daerah (Perda) yang implementatif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
” Diharapkan saran dan masukan dan rekomendasi DPRD yang telah disampaikan dapat menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan substansi Raperda sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang Implementatif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas ” kata tutupnya (Mardianto/Red/Pi)
