LKPJ Kepala Daerah Dihadiri 13 dari 25 Anggota DPRD, Begini Penjelasan Nursulistio !!

Daerah172 Dilihat

PATRAINDONESIA.COM(Tamiang Layang) – Bupati Barito Timur (Bartim) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) M. Yamin menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD di ruang rapat paripurna Rabu (25/3/2026)

Dari pantauan Media Online Patraindonesia.com sebelum diberlangsungnya Rapat Paripurna terlebih dahulu Ketua DPRD Bartim Nursulistio meminta kepada Plt. Sekretaris Dewan membacakan kehadiran anggota DPRD. Berdasarkan data absensi Plt. Sekwan menyampaikan bahwa yang hadir hanya 13 dari anggota DPRD, dan untuk 12 berhalangan hadir.

Mengetahui kehadiran anggota DPRD Nursulistio sampaikan karena berdasarkan tata tertib bahwa kehadiran memenuhi kuorum maka rapat paripurna bisa dilanjutkan.

” Berdasarkan tata tertib DPRD, karena telah memenuhi kuorum maka rapat paripurna bisa dilanjutkan ” ucap Nursulistio sambil ketuk pula menandakan bahwa Rapat Paripurna dimulai.

Ketua DPRD Nursulistio didampingi Wakil Ketua I Mardianto dan Wakil Ketua II Eskop usai membuka rapat mempersilahkan kepada Bupati Barito Timur untuk menyampaikan LKPJ.

Bupati Barito Timur M. Yamin mengawali sambutannya menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah kepada umat muslim serta ucapkan Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 bagi umat Hindu.

” Semoga di hari yang suci ini kita semua diberikan keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan, serta dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi daerah kita yang SEGAH ini ” ungkap M. Yamin.

Dilanjutkannya bahwa LKPJ Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 yang mengatur kewajiban kepala daerah untuk menyampaikan laporan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Ia juga menjelaskan bahwa LKPJ merupakan laporan capaian kinerja pembangunan selama satu tahun, sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

” Keberhasilan dan kegagalan pencapaian indikator kinerja akan menjadi acuan dalam perbaikan pembangunan di tahun mendatang ” terangnya (Mardianto/Red/Pi)

Loading