PATRAINDONESIA.COM (PALANGKA RAYA)
Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIA Palangka Raya melaksanakan razia insidentil di blok hunian warga binaan, Rabu (11/3/2026).
Kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas lingkungan rutan menjelang Hari Raya Idulfitri 2026. Razia dipimpin langsung oleh Kepala Pengamanan Thri Wicakson bersama petugas pengamanan lainnya.
Selain melakukan pemeriksaan kamar hunian, petugas juga memberikan sosialisasi kepada warga binaan terkait aturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan pemasyarakatan.
Kepala Rutan Kelas IIA Palangka Raya, Wayan Arya Budiartawan, didampingi Kepala Pengamanan Thri Wicaksono serta Kasubsi Pelayanan Tahanan I Putu Sadnyana Dwipa menjelaskan, bahwa kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk menegaskan prinsip persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh warga binaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan, setiap warga binaan memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan dasar seperti makanan, layanan kesehatan, dan ibadah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa di dalam rutan tidak diperbolehkan adanya perlakuan istimewa atau fasilitas mewah bagi warga binaan tertentu. Semua warga binaan, baik tahanan maupun narapidana, harus diperlakukan secara setara sesuai aturan yang berlaku.
Dalam sosialisasi tersebut, petugas juga mengingatkan larangan kepemilikan barang-barang terlarang seperti telepon genggam, narkoba, alat elektronik yang tidak diizinkan, serta senjata tajam. Barang-barang tersebut menjadi fokus dalam setiap kegiatan razia rutin yang dilakukan oleh petugas rutan.
Selain itu, warga binaan juga diingatkan mengenai sanksi yang dapat diberikan apabila melanggar tata tertib. Pelanggaran aturan dapat berakibat pada pencabutan hak-hak bersyarat seperti hak asimilasi, integrasi, maupun remisi.
“Prinsip utama yang kami terapkan adalah persamaan perlakuan hukum dan pemenuhan hak-hak dasar yang dijamin undang-undang, bukan pemberian keistimewaan,” tegas Wayan.
Di sisi lain, pihak Rutan Palangka Raya juga mengusulkan pemberian remisi khusus Hari Raya Idulfitri 2026 kepada 276 warga binaan pemasyarakatan (WBP).
Wayan menjelaskan bahwa terdapat dua jenis remisi khusus yang diusulkan, yakni Remisi Khusus I (RK I) dan Remisi Khusus II (RK II). Dari total usulan tersebut, sebanyak 273 warga binaan diusulkan menerima RK I, sementara 3 orang diusulkan menerima RK II.
“Pemberian remisi hari raya merupakan hak narapidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan,” katanya.
Menurutnya, remisi bukan hanya sekadar pengurangan masa pidana, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembinaan bagi warga binaan yang menunjukkan perubahan perilaku positif selama menjalani masa hukuman.
“Remisi khusus hari raya ini merupakan bagian dari program pembinaan di dalam rutan. Dengan adanya pengurangan masa pidana, diharapkan warga binaan semakin termotivasi untuk terus berperilaku baik selama menjalani masa pembinaan,” jelasnya.
Ia menambahkan, Remisi Khusus I diberikan kepada narapidana yang setelah memperoleh pengurangan masa pidana masih memiliki sisa masa hukuman, sedangkan Remisi Khusus II diberikan kepada narapidana yang langsung bebas setelah mendapatkan remisi.
Seluruh usulan remisi tersebut, lanjutnya, telah melalui proses verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Persyaratan yang harus dipenuhi di antaranya berkelakuan baik selama menjalani masa pidana serta aktif mengikuti program pembinaan di dalam rutan.
“Seluruh usulan telah memenuhi persyaratan administratif maupun substantif. Namun keputusan akhir pemberian remisi tetap menunggu persetujuan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,” pungkasnya. (*)
