PATRAINDONESIA.COM (Muara Teweh)– Rapat pembahasan terkait pelepasan kawasan hutan di wilayah Kabupaten Barito Utara yang digelar DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Barito Utara, dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Barito Utara, Taufik Nugraha, menghadirkan sejumlah unsur terkait, termasuk perwakilan dari ATR/BPN, Dinas PUPR, para camat, dan instansi lainnya lainnya.
Berlangsung di ruang rapat DPRD setempat.Selasa (07/10/2025)
Dalam rapat tersebut, berbagai pandangan dan masukan mengemuka terkait permasalahan status lahan masyarakat yang hingga kini masih masuk dalam kawasan hutan.
Salah satu usulan penting disampaikan oleh anggota DPRD Barito Utara dari Fraksi Partai Golkar, Hj. Sri Neni Trianawati, S.E., M.A.P, yang menggagas pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Barito Utara untuk secara khusus menangani persoalan pelepasan kawasan hutan di seluruh wilayah Kabupaten.
Menurut Sri Neni, pembentukan Pansus menjadi langkah strategis agar persoalan ini dapat ditangani lebih fokus dan terarah, serta memiliki kekuatan administratif yang lebih kuat untuk diperjuangkan hingga ke tingkat kementerian.
“Selama ini, banyak masyarakat kita yang tidak bisa mendapatkan bantuan bibit atau pupuk dari Pemerintah karena lahan mereka masih tercatat dalam kawasan hutan. Padahal, lahan itu sudah lama menjadi kebun atau lahan pertanian yang mereka garap turun-temurun,” ujar Sri Neni
Politisi perempuan yang juga duduk di Komisi II DPRD Barito Utara ini menegaskan bahwa pihaknya kerap menerima keluhan masyarakat, khususnya para petani di beberapa kecamatan , terkait sulitnya mendapatkan dukungan Program Pemerintah di bidang pertanian akibat status lahan tersebut.
“Ini menjadi dilema bagi kita, disisi lain kita ingin membantu agar para petani dapat berkembang, tapi lahan / kebun mereka terbentur status kawasan hutan.
Karena itu, sudah saatnya kita mencari solusi konkret agar lahan yang sejak lama digarap masyarakat ini bisa diakui secara hukum dan dapat dimanfaatkan dengan legal,” ucapnya menekankan
Sri Neni juga mengusulkan agar langkah awal yang dilakukan adalah inventarisasi lahan masyarakat yang masuk dalam peta kawasan hutan, termasuk lahan-lahan eks HGU yang sudah tidak dimanfaatkan lagi. Inventarisasi ini dinilai penting sebagai dasar bagi DPRD bersama Pemerintah Daerah dalam memperjuangkan pelepasan kawasan tersebut ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) maupun kementerian terkait lainnya.
“Harapan saya, DPRD Barito Utara dapat membentuk Pansus sebagai wujud komitmen kita bersama. Pansus ini nantinya bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, ATR/BPN, dan dinas terkait lainnya untuk memperjuangkan hak masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut dipaparkan bahwa langkah ini sejalan dengan kebijakan Nasional.
Ia menyampaikan adanya Panitia Khusus Reforma Agraria di DPR RI yang juga berfokus pada penyelesaian masalah serupa di Tingkat Nasional.
Meskipun katanya nanti kemungkinan ada terbentur pada Regulasi atau Payung Hukum, tapi kita tetap harus berupaya menyampaikan Aspirasi masyarakat tersebut agar ada solusi nyata.
Pembentukan Pansus DPRD diharapkan dapat menjadi langkah nyata menuju penyelesaian persoalan agraria dan peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten Barito Utara
“Dengan adanya Pansus ini maka program kita di daerah tetap sejalan dengan semangat DPR RI dalam membentuk Badan Penyelesaian Nasional Reforma Agraria,” pungkasnya.
Dalam rapat tersebut menghasilkann poin penting:
1. DPRD Kabupaten Barito Utara akan membentuk Pansus terkait pelepasan Kawasan hutan diseluruh wilayah Kabupaten Barito Utara.
2. Meminta seluruh OPD untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi Kawasan hutan yang memenuhi kriteria untuk dilepaskan dalam rangka TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) akan dilakukan secara kolaboratif oleh Instansi terkait.
3. DPRD mendukung terhadap percepatan skema TORA serta menyampaikan bahwa telah dibentuk PANSUS yang akan :
A. mengawasi Proses usulan dan Verifikasi pelepasan Kawasan hutan
B. Mendorong sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah
C. Memastikan bahwa proses berjalan transparan dan akuntabel
((Anti/Red/Pi)
