PATRAINDONESIA.COM (Tamiang Layang) – Sengketa lahan jalan hauling perusahaan di Km 16 hingga Km 25 antara Keluarga Netien Lenda vs Perusahaan Terbatas Multi Tambangjaya Utama (PT MUTU) yang dijadwalkan pada 06 Oktober 2025 sebagai sesi pembuktian dan konfirmasi data telah digelar.
Gelaran tersebut difasilitasi Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Pemkab Bartim) Kalimantan Tengah sebagai Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Tim Terpadu tersebut terdiri dari berbagai unsur, termasuk pemerintah, polisi, TNI, dan ATR/BPN.
Pemkab Bartim selaku pihak Tim Terpadu perlu memastikan bahwa proses mediasi dilakukan secara adil dan transparan, serta memperhatikan kepentingan masyarakat dan perusahaan dalam menyelesaikan sengketa lahan jalan hauling perihal dimaksud tersebut.
Pada pertemuan keempat tersebut, kedua belah pihak (Perwakilan Keluarga Nertien Lenda vs PT MUTU) telah menunjukkan data mereka masing-masing kepada pihak Pemkab Bartim yang diwakili Asisten I Setda Ari Panan, Senin (06/10/2025) di aula kantor bupati setempat di Tamiang Layang.
“Sehingga dengan difasilitasinya kegiatan ini pihak yang bersengketa tersebut ditemukan solusi dalam penanganan sengketa. Sehingga dapat menciptakan suasana iklim yang sehat dan positif,” ucap Ari Panan.
Tahapan selanjutnya dari proses mediasi itu akan dilanjutkan setelah evaluasi dokumen oleh Tim Terpadu. Walau pun mediasi ini sudah berakhir.
“Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mengawal proses ini agar tercapai penyelesaian yang berkeadilan bagi semua pihak,” ujar pria berperawakan agak putih berpenampilan rapi itu saat memimpin mediasi tersebut.
Ketika media ini mengkonfirmasi perwakilan Eksternal PT MUTU, Sahat Sarumpaet, seusai mediasi tersebut menyampaikan, pihaknya telah menunjukkan data dokumen sesuai petunjuk dari management pada mediasi yang telah difasilitasi oleh Tim Terpadu Pemkab Bartim.
“Perusahaan telah menyerahkan seluruh dokumen pendukung yang diperlukan,” terang dia.
Dia menegaskan bahwa klaim yang disampaikan oleh keluarga Netien Lenda tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
Menurut Sahat, lahan di sekitar area Kilometer 16 hingga 25 pada kanan dan kiri jalan hauling, merupakan milik warga sekitar yang ditanami karet dan sawit.
PT MUTU pun menghargai keberadaan masyarakat sekitar dan tetap berpegang pada aturan yang berlaku.
Sahat juga menjelaskan bahwa Pemkab Bartim menegaskan peran netralnya dalam forum mediasi dan tidak akan melakukan intervensi terhadap hasil atau keputusan dari masing-masing pihak.
“Semua keputusan tetap berada di tangan masing-masing pihak,” ujar Sahat.
Meski siap menempuh jalur hukum positif, PT MUTU tetap membuka ruang dialog. Menurut Sahat, proses hukum akan ditempuh sebagai langkah terakhir apabila mediasi tidak membuahkan hasil yang disepakati bersama.
Di tempat yang sama, perwakilan Keluarga Netien Lenda, atas nama Hardikal Pinagu, menyampaikan bahwa pihaknya pada mediasi yang berlangsung tadi, intinya masih belum mencapai kesepakatan.
Dalam upaya menyelesaikan persoalan tersebut lanjut dia, pihak Pemerintah selaku Tim Terpadu memberikan opsi apakah hal tersebut diselesaikan secara hukum positif atau hukum adat.
Dalam memilih opsi tadi, sambung dia, diberikan kesempatan terlebih dahulu kepada para pihak dalam hal ini pihak Netien Lenda mendapat kesempatan pertama untuk memberikan opsinya, kedua pihak PT MUTU, dan yang ketiga Pemerintah selaku Tim Terpadu.
Dari opsi Pemerintah atau Tim Terpadu mengenai persoalan tersebut diselesaikan secara hukum positif. Sedangkan dari pihak PT MUTU lanjut dia, memberikan opsi penyelesaian masalah tersebut ke jalur hukum positif.
“Nah kami dari pihak keluarga memilih opsi menempuh jalur hukum adat. Karena di Bartim juga ada hukum adat. Tetapi kami juga akan melakukan koordinasi dengan beberapa pihak mengenai opsi yang kami pilih itu,” demikian pungkasnya. (Amar Iswani/Red/PI).
