PATRAINDONESIA.COM – BEKASI – Jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kota Bekasi, praktik money politik kembali mencuat sebagai ancaman serius bagi demokrasi yang sehat dan berintegritas.
Ketua DPD Partai NasDem Kota Bekasi, Aji Ali Sabana, menegaskan bahwa money politik bukan hanya permasalahan moral, tetapi juga pelanggaran hukum yang harus ditindak tegas demi menjaga keadilan dan transparansi dalam pemilu.
Dalam ajaran Islam, money politik termasuk dalam kategori risywah atau suap, yang jelas-jelas dilarang. Aji mengutip Surat Al-Baqarah ayat 188, yang menegaskan larangan mengonsumsi harta dengan cara tidak halal.
“Praktik money politik mencederai prinsip keadilan dan integritas dalam pemilihan. Kita harus menghentikan praktik ini agar demokrasi tidak terdegradasi,” tegasnya.
Aji juga mengungkapkan bahwa pemimpin yang terpilih melalui cara-cara kotor seperti money politik berisiko besar terjebak dalam praktik korupsi. Hal ini terjadi karena biaya politik yang tinggi membuat mereka lebih fokus mengembalikan modal kampanye daripada memperjuangkan kepentingan rakyat.
“Kita butuh pemimpin yang benar-benar mengutamakan kesejahteraan masyarakat, bukan yang sekadar mengejar kekuasaan dengan cara tidak etis,” tambahnya.
Sebagai solusi, pasangan calon UU Nurul berjanji untuk menjalankan kampanye yang bersih dan elegan. Mereka berfokus pada dialog konstruktif dengan warga, menyampaikan ide dan program pembangunan Kota Bekasi yang lebih baik.
“Kami ingin mendengar aspirasi masyarakat dan merumuskan solusi bersama untuk berbagai permasalahan di kota ini,” ujar salah satu pasangan calon.
Aji mengajak seluruh warga Kota Bekasi untuk bersikap tegas menolak money politik. “Mari bersama-sama kita memilih calon yang bersih dan memiliki integritas tinggi. Jangan biarkan masa depan demokrasi kita dikotori oleh praktik-praktik kotor,” ajaknya.
Partai NasDem berkomitmen memperjuangkan pilkada yang adil dan transparan. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, diharapkan tercipta iklim politik yang kondusif, mendorong lahirnya pemimpin yang berkualitas, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
