PATRAINDONESIA.COM (Brebes) – Ratusan ribu buruh dari berbagai sektor industri di Kabupaten Brebes memadati ruas jalan Pantura dan kawasan Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Brebes dalam aksi unjuk rasa besar-besaran, Rabu (19/11/2025). Aksi dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dan berpusat di Kantor Bupati Brebes.
Sejak pagi, massa buruh melakukan konvoi menggunakan sepeda motor dari berbagai penjuru pabrik. Mereka membawa bendera serikat pekerja, spanduk, serta poster yang berisi tuntutan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Brebes 2026 menjadi Rp 3.500.000.
Aksi berlangsung tertib dan dalam suasana penuh solidaritas. Peserta aksi yang didominasi seragam merah terus meneriakkan yel-yel perjuangan dan seruan agar pemerintah daerah segera merespons tuntutan buruh.
“UMK bukan sekadar angka, tapi harapan untuk hidup yang lebih layak!” teriak massa secara bergantian dalam orasi terbuka di depan Kantor Kabupaten Brebes.
Aksi ini dipimpin oleh Serikat Buruh Merdeka Indonesia (Sebumi) dan Serikat Pekerja Nasional (SPN). Ratusan buruh yang merupakan pekerja dari berbagai pabrik tekstil, garmen, sepatu, hingga elektronik di Brebes bergantian menyampaikan aspirasi mereka.
Korlap aksi, Arifudin dari Sebumi, menegaskan bahwa UMK Brebes 2025 sebesar Rp 2,2 juta sudah tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup buruh di tengah tingginya biaya sehari-hari.
“Kami meminta UMK dinaikkan menjadi Rp 3,5 juta di tahun 2026. Upah saat ini hanya cukup untuk bertahan hidup, bukan untuk hidup bermartabat,” katanya.
Arifudin mengungkapkan, proyeksi UMK 2026 berdasarkan rata-rata kenaikan di Jawa Tengah kemungkinan hanya mencapai Rp 2.474.980, angka yang dinilai sangat jauh dari standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
“Bagaimana kami bisa mencukupi kebutuhan anak-anak kami dengan upah segitu? Sementara biaya makan, kontrakan, dan pendidikan terus naik,” ujarnya.
Buruh menilai rendahnya upah sangat tidak sebanding dengan geliat investasi yang masuk ke Brebes dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut mereka, peningkatan investasi harus dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan pekerja agar 0 terendah. Ini ironi. Kenaikan UMK justru akan meningkatkan loyalitas buruh kepada perusahaan dan mengurangi angka kemiskinan,” kata Arifudin.
Ia menambahkan bahwa tuntutan UMK Rp 3,5 juta didasarkan pada tiga pilar utama: pemenuhan KHL, kesejahteraan berkelanjutan, dan pemerataan ekonomi daerah.
Perwakilan buruh akhirnya diterima oleh Wakil Bupati Brebes, Wurja, Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardiansyah, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Warsito Eko Putro, serta sejumlah pejabat lain.
Kadisnaker Brebes, Warsito Eko Putro, menjelaskan bahwa kenaikan UMK tidak dapat diputuskan secara sepihak, namun harus dibahas melalui Dewan Pengupahan sesuai dengan regulasi nasional.
“Kenaikan UMK mempertimbangkan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta faktor lain. Jadi tidak serta-merta menaikkan, tapi melalui pembahasan komprehensif di Dewan Pengupahan,” jelasnya.
Aksi buruh berakhir dengan penyampaian pernyataan sikap resmi dan penyerahan dokumen aspirasi kepada pemerintah. Massa kemudian membubarkan diri dengan tertib.
Meskipun berlangsung dalam jumlah besar, demonstrasi berjalan damai dan mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas.
(Wawan/Red-Pi)
