PATRAINDONESIA.COM – JAKARTA – Potensi besar sepak bola Papua Tengah dinilai belum tergarap maksimal. Lemahnya pembinaan usia dini serta minimnya kehadiran Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) di daerah disebut menjadi penyebab banyak talenta muda gagal menembus level nasional.
Pemerhati sepak bola nasional dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Irhas, menilai PSSI masih kurang aktif turun langsung ke daerah, khususnya wilayah Indonesia timur, untuk mencari dan membina pemain potensial sejak usia dini.
“Sejauh ini memang kita lihat belum ada lagi talenta-talenta pemain dari Papua yang berhasil diorbitkan. Padahal Papua Tengah contohnya, secara natural adalah gudangnya pemain sepak bola yang bagus, gitu loh,” kata Irhas saat dihubungi, Kamis (29/1/2026).
Menurut Irhas, kunci pembinaan terletak pada keberlangsungan kompetisi lokal usia dini. Ia menilai kompetisi yang rutin dan terstruktur dapat menumbuhkan atmosfer sepak bola sekaligus membuka jalur bagi pencari bakat untuk menemukan pemain potensial dari daerah.
Ia juga menyoroti keterbatasan akses pemain Papua Tengah terhadap sistem scouting nasional. Akibatnya, banyak talenta lokal tidak pernah terpantau dan akhirnya tenggelam.
Irhas mendorong PSSI lebih aktif membangun kolaborasi dengan asosiasi kabupaten (askab) dan asosiasi provinsi (asprov). Ia menilai selama ini beban pembinaan terlalu banyak diserahkan ke daerah tanpa dukungan konkret dari federasi pusat.
“Selama ini kan kesannya hanya diserahkan kepada askab dan asprov. Tapi dukungan lain kita belum lihat. Misalnya dukungan pendanaan, fasilitas, atau dukungan pelatih berlisensi. Itu semua harusnya jadi perhatian serius PSSI jika ingin talenta sepakbola di daerah seperti Papua bisa diangkat,” ujarnya.
Ketua Paguyuban Suporter Timnas Indonesia (PSTI), Ignatius Indro, turut menyoroti pentingnya peran PSSI dalam pengembangan sepak bola daerah. Menurut dia, meski penggiat lokal harus aktif, federasi tetap wajib hadir sebagai regulator dan fasilitator.
“Kalau daerah sudah siap, tapi federasi tidak turun tangan, itu namanya membiarkan sistem mati pelan-pelan,” kata Indro.
Indro juga menyinggung persoalan rangkap jabatan di tubuh PSSI. Ia menilai praktik tersebut berbahaya, terutama jika dilakukan oleh pengurus yang tidak memahami sepak bola secara mendalam.
“Kalau exco tidak paham sepak bola dan rangkap jabatan, itu bahaya serius,” tegasnya.
Menurut Indro, jabatan sebagai anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI seharusnya dijalankan secara penuh dan profesional. Rangkap jabatan dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan membuat keputusan federasi tidak objektif.
“Federasi bukan tempat uji coba orang yang tidak mengerti ekosistem sepak bola. Rangkap jabatan berpotensi konflik kepentingan dan membuat keputusan tidak objektif,” ujarnya.
Ia menegaskan PSSI perlu diisi oleh figur yang memahami pembinaan sepak bola dari akar rumput hingga level nasional, serta memiliki kepedulian terhadap kondisi daerah.
“PSSI harus diisi orang-orang yang mengerti lapangan, mengerti pembinaan, dan mengerti penderitaan daerah, bukan sekadar politisi sepak bola,” katanya.
Sementara itu, pegiat sepak bola Papua Tengah, Harol Doko Kayame, menilai lemahnya pembinaan di daerah merupakan dampak dari krisis kepemimpinan di PSSI. Hal itu ia sampaikan sebagaimana dikutip dari kanal bandungraya.inews, Rabu (28/1/2026).
Menurut Harol, pembinaan sepak bola daerah menjadi mandek karena sebagian pengurus PSSI merangkap jabatan. Ia mencontohkan Vivin Cahyani Sungkono yang menjabat sebagai Exco PSSI sekaligus Pelaksana Tugas Ketua PSSI Jawa Barat.
Harol menilai lambannya kinerja kepemimpinan federasi membuat gairah sepak bola daerah ikut menurun. Di Papua Tengah, kata dia, kompetisi usia dini tidak berjalan bukan karena ketidaksiapan daerah.
“Padahal Askab-Askab PSSI di Papua Tengah telah bersiap untuk bisa jalankan program kompetisi untuk perkembangan sepak bola daerah,” ujar Harol.
