PATRAINDONESIA.COM (Muara Teweh) – Rapat pleno terbuka yang digelar oleh KPU Barito Utara, terkait rekapitilasi penghitungan perolehan suara PSU kepala daerah Barito Utara tahun 2024. Senin (09/08/2025)
Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Balai Antang Muara Teweh tersebut KPU telah menyelesaikan (memfinalkan) seluruh hasil penghitugan dari 9 kecamatan yang ada di Barito Utara.
Hasilnya tidak berubah tetap sama seperti yang diperoleh pada hitung cepat hasil C1 pada saat pelaksanaan PSU 6 Agustus 2025.
Paslon 01 Shalahudfin – Felix unggul 52,20% dengan perolehan suara 40.400 suara.
Sementara Paslon 02 Jimmy – Inri dengan 47,80% dengan perolehan 36.989 suara.
Selisih suara kedua paslon 01 dan 02 sebesar 3.411 (4,4%)
Saat Rekapitulasi berjalan dengan lancar, meskipun ada sanggahan (keberatan) dari saksi 02 di TPS dan menolak untuk menandatangani Formulir C hasil / C1 hal tersebut disampaikan oleh PPK masing – masing Kecamatan.
Penolakan penanda tanganan oleh saksi 02 di TPS karena ada dugaan catatan pelanggaran oleh paslon 01 dan ada pula saksi yang menolak menandatangani dengan tanpa menjelaskan alasannya secara jelas, tapi pada intinya menolak menandatangani C hasil (C1)
Hal tersebut pun berlanjut sampai pada Pleno Kabupaten, Saksi 02 menolak untuk menandatangani berita acara hasil rekapitulasi.
Meski demikian KPU Barito Utara tetap memfinalkan hasil rekapitulasi pada pleno yang dilaksanakan pada hari Sabtu (09/ 08/ 2025,) di Gedung Balai Antang Muara Teweh.
Ditempat kegiatan Pleno, Komisionir KPU RI membidangi Divisi Bidang Teknis Penyelenggaraan, Idham Kholik memaparkan bahwa proses pemungutan, perhitungan dan proses rekapitulasi suara PSU kepala daerah di Barito Utara tersebut dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku,
“Proses Rekapitulasi mulai tingkat kecamatan hingga Kabupaten berjalan dengan lancar,” ucap Idham.
Namun kata Idham, meskipun KPU Kabupaten / kota telah merampungkan hasil rekapitulasi, masih ada tahapan selanjutnya, terkait penyelesaian jika ada pelanggaran dan perselisihan hasil di tingkat Kabupaten oleh Mahkamah Konstitusi.
(Antiani/Red/PI)
