PATRAINDONESIA.COM (Bandar Lampung) – Pimpinan Daerah Angkatan Muda Partai Golkar (PD AMPG) Kota Bandar Lampung menyikapi dengan penuh keprihatinan atas perkembangan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Kota Bandar Lampung yang sejatinya dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 14 Desember 2025, namun dibatalkan secara mendadak pada malam hari sebelumnya.
Pembatalan tersebut disampaikan melalui Surat Plt Ketua DPD Partai Golkar Kota Bandar Lampung Nomor: B-77/DPDPG-II/KBL/XII/2025, yang ditandatangani oleh Plt Ketua H. Riza Mirhadi bersama Sekretaris Ali Wardana. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa Musda ditunda tanpa batas waktu, namun sangat disayangkan tidak disertai alasan yang jelas, terbuka, dan transparan. Kondisi ini menimbulkan keresahan serta keprihatinan mendalam di kalangan kader akar rumput Partai Golkar Kota Bandar Lampung.
PD AMPG Kota Bandar Lampung menyesalkan penundaan Musda yang tanpa kejelasan tersebut, karena berpotensi menimbulkan stagnasi kepemimpinan Partai Golkar di Kota Bandar Lampung. Musda sebagai perwujudan demokrasi internal Partai Golkar seharusnya menjadi ruang yang bersih, jujur, dan demokratis, serta tidak boleh ternoda oleh kepentingan individu atau kelompok tertentu yang berupaya memaksakan kehendak demi memuluskan calon tertentu.
Partai Golkar Kota Bandar Lampung membutuhkan sosok ketua yang telah terbukti memiliki kekuatan elektoral yang jelas dan teruji dalam kontestasi politik. Hal ini sangat penting guna mendukung target Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Lampung, Hanan A. Rozak, untuk meraih 10 kursi legislatif pada Pemilu 2029, sebagaimana disampaikan dalam kegiatan sosialisasi, konsolidasi, dan silaturahmi bersama kader DPD II Partai Golkar Kota Bandar Lampung di Kantor DPD II pada Senin, 3 November 2025.
Kami menilai target tersebut akan sulit tercapai apabila kepemimpinan Partai Golkar Kota Bandar Lampung dipaksakan kepada sosok yang tidak memiliki rekam jejak elektoral yang kuat, terlebih jika hanya didasarkan pada faktor kedekatan keluarga atau praktik nepotisme. Menjadi sebuah pertanyaan besar apabila tugas berat untuk meningkatkan perolehan kursi legislatif dari 6 kursi menjadi 10 kursi pada Pemilu 2029 justru diserahkan kepada sosok yang pada Pemilu 2024 lalu gagal mempertahankan kursinya sendiri.
Oleh karena itu, PD AMPG Kota Bandar Lampung mendesak agar Musda XI Partai Golkar Kota Bandar Lampung segera dilaksanakan dengan tahapan yang jelas, transparan, demokratis, serta tanpa adanya intimidasi terhadap kader maupun pemilik suara sah.
Kami berharap pimpinan Partai Golkar baik di tingkat pusat maupun provinsi dapat melihat kondisi riil Partai Golkar Kota Bandar Lampung secara lebih jernih, dengan mengedepankan kepentingan dan kebesaran Partai Golkar di atas kepentingan pribadi maupun keluarga, demi terwujudnya Golkar yang solid dan Indonesia yang maju.
Demikian press release ini kami sampaikan.
Ketua PD AMPG Kota Bandar Lampung
Miftahul Huda, SE, MM
