PATRAINDONESIA.COM (Tamiang Layang) – Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Bartim) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menggelar kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan , Gratifikasi dan Anti – Korupsi bagi seluruh Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Umum dan Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur , Rabu (28/10/2026).
Kegiatan yang diberlangsungkan di Aula BKPSDM ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat integritas, profesionalisme, serta tata kelola birokrasi di daerah tersebut. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Barito Timur Jhon Wahyudi. Jhon Wahyudi juga hadir sekaligus mewakili Sekretaris Daerah Misnohartaku.
Tampak hadir juga Inspektur Kabupaten Barito Timur, Josmar Lambok Banjar Nahor yang bertindak sebagai narasumber utama dalam memberikan materi Gratifikasi dan Anti – Korupsi.
Sekretaris Daerah dalam sambutannya yang dibacakan oleh Jhon Wahyudi, ditekankan pentingnya peran Kasubbag Umum dan Kepegawaian sebagai keyston atau pemegang peran kunci disetiap perangkat daerah. Kasubbag Umum dan Kepagawaian tidak hanya bertindak sebagai ujung tombak administrasi dan motor penggerak ketatalaksanaan, melainkan juga menjadi garda terdepan dalam memastikan roda birokrasi berjalan sesuai peraturan perundang – undangan.
Pada sosialisasi ini, para peserta mendapatkan materi komprehensif dari jajaran narasumber yang terdiri atas Inspektur Kabupaten Barito Timur, Kepala BKPSDM Kabupaten Barito Timur, serta Analisis SDM Aparatur Ahli Muda BKPSDM Kabupaten Barito Timur, Idung dan Salvinnia.
Pembekalan tersebut berfukos pada empat pilar utama tata kelola birokrasi modern yaitu, Pencegahan Gratifikasi dan Penguatan Budaya Anti – Korupsi . Kasubbag Umum dan Kepegawaian dituntut menjadi role model dan pengawas internal yang aktif guna menginternslisasikan budaya anti korupsi pada layanan administrasi kepagawaian maupun pelayanan publik.
Transformasi ASN melalui Pengembangan Kompetensi . Pengelola Kepagawaian diminta proaktif melakukan analisis kebutuhan pelatihan (training needs analysis) agar pengembangan kompetensi ASN selaras dengan tugas pokok dan fungsi demi peningkatan kinerja organisasi. Penegakan disiplin ASN jajaran Kasubbag diingatkan untuk konsisten dan objektif dalam menegakkan aturan disiplin, dimulai dari pemantauan kehadiran, penegakan jam kerja, hingga evaluasi kinerja harian.
Dokumen Manajemen Sistem (DMS) dan Indeks Kualitas Data (IKADA) ASN.
Mengingat pentingnya akurasi data kepagawaian di era elektronik, pemuktahiran berkas dan integrasi sistem harus dijaga agar tidak mengganggu hak – hak kepegawaian (seperti kenaikan pangkat dan pensiun) serta pelaporan kinerja instansi. Melalui sinergi antara BKPSDM dan Inspektorat ini Pemerintah Kabupaten Barito Timur optimis dapat mencetak pengelola kepegawaian yang tertib administrasi, berintegritas tinggi, bebas dari praktik KKN serta mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel di Gumi Jari Janang Kalalawah (Mardianto/Red/Pi)
