PATRAINDONESIA.COM (Tamiang Layang) – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Barito Timur (Bartim) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD – P) Kabupaten Barito Timur Tahun 2026.
Pemandangan umum tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi Partai Golkar, Trisna Andrilawitni, S.Pd pada Rapat Paripurna I Masa Sidang I Tahun Sidang 2026 yang diberlangsungka di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin (31/8/2026).
Dalam penyampaiannya, fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Barito Timur atas penjelasan yang telah disampaikan terkait Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Fraksi Golkar menilai perubahan APBD bukan sekedar formalitas tetapi merupakan instrumen penting untuk merespons dinamika pembangunan, menyesuaikan prioritas serta memastikan anggaran daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut Fraksi Golkar anggaran perlu diarahkan pada program yang mendukung pelayanan dasar, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi daerah dan pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Fraksi Golkar dalam pandangan umumnya, turut menyoroti struktur perubahan APBD Tahun 2026.
Berdasarkan rancangan yang diajukan pemerintah daerah , total perubahan APBD mencapai Rp 1.020.668.215.756,85 atau meningkat sebesar Rp 26.492.843.823,96 atau 2,66 persen dibanding APBD murni 2026.
Sementara pendapatan daerah dalam rancangan perubahan APBD tercatat sebesar Rp 856.735.853,181 mengalami penurunan sebesar Rp 103. 820. 061. 730 atau 10,81 persen.
Adapun pembiayaan netto untuk menutupi defisit anggaran mencapai Rp 163.932.362.575,85, atau meningkat sebesar 387,61 persen.
Menyikapi kondisi tersebut Fraksi Golkar menilai penurunan transfer akibat kebijakan fiskal, tidak semata – mata harus dipandang sebagai persoalan, tetapu dapat menjadi momentum untuk memperkuat kemsndirian fiskal Kabupaten Barito Timur.
Fraksi Golkar mendorong pemerintah daerah memperkuat menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain melalui pendapatan potensi pajak dan retribusi yang lebih akurat, digitalisasi pemungutan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, optimalisasi aset daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Namun optimalisasi PAD tersebut diingatkan agar tetap dilakukan secara bijaksana dan tidak mensmbahkan beban berlebihan bagi masyarakat maupun dunia usaha. Peningkatan PAD dinilai harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Selain itu, Fraksi Golkar meminta agar belanja daerah lebih diarahkan kepada proyek – proyek strategis yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Prioritas tersebut mencakup infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan dan irigasi, serta sarana pendidikan dan kesehatan yang memang dibutuhkan secara mendesak.
Fraksi Golkar juga meminta setiap usulan penambahan maupun pengurangan belanja modal dilengkapi studi kelayakan yang komprehensif, analisis manfaaf biaya serta jadwal pelaksanaan yang jelas dan terukur. Fraksi Golkar juga mengingatkan agar pemerintah daerah menghindari proyek yang menghabiskan anggaran namun tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pada akhir pandangan umum, Fraksi Golkar menyatakan akan mendukung setiap kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, sekaligus tetap menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan koreksi apa bila terdapat kebijakan yang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Fraksi Golkar juga menyatakan dapat menerima Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2026 sebagai bahan pembahasan lebih lanjut dalam rapat bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur sesuai mekanisme yang berlaku (Mardianto/Red/Pi)
