PATRAINDONESIA.COM (Tegal) – Proyek pembangunan rigid beton pada ruas jalan Desa Getaskerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, kini menjadi sorotan masyarakat. Hal itu dipicu oleh papan informasi proyek yang tidak mencantumkan nomor Surat Perintah Kerja (SPK), padahal informasi tersebut wajib ditampilkan sebagai bentuk transparansi kepada publik, Minggu (7/9/2025).
Ketiadaan nomor SPK menimbulkan tanda tanya besar. Publik mempertanyakan, apakah hal itu hanya sebatas kelalaian pihak pelaksana atau justru ada unsur kesengajaan. Tanpa adanya nomor SPK, masyarakat sulit menelusuri keabsahan dokumen serta legalitas proyek tersebut.
Berdasarkan pantauan di lapangan, proyek ini mengalokasikan anggaran senilai Rp191.799.000 dengan pelaksana CV. Nurisfa Tegal. Namun, papan proyek selain tidak mencantumkan nomor SPK, juga tidak memuat keterangan detail mengenai volume pekerjaan, seperti panjang, lebar, dan ketebalan beton yang dikerjakan. Padahal informasi tersebut menjadi acuan penting agar publik mengetahui lingkup kegiatan yang sedang berlangsung.
Seorang warga sekitar yang enggan disebutkan namanya mengaku heran dengan kondisi ini.
“Papan informasi jelas menampilkan nilai anggaran yang cukup besar, tapi nomor SPK tidak ada. Wajar kalau masyarakat bertanya-tanya soal kejelasan proyek ini. Jangan sampai publik justru menduga-duga ada sesuatu yang ditutupi,” ujarnya.
Aktivis Indonesia juga menilai kelengkapan papan informasi bukan sekadar formalitas. Menurut mereka, aturan soal keterbukaan sudah jelas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 juncto Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dalam aturan itu disebutkan, setiap kegiatan pembangunan yang menggunakan APBD/APBN wajib menampilkan informasi secara transparan, termasuk nomor kontrak atau SPK.
“Kalau nomor SPK tidak dicantumkan, publik tidak bisa menelusuri lebih lanjut apakah proyek ini sesuai prosedur. Ini jelas melemahkan prinsip akuntabilitas,” ujar Wawan salah seorang Aktivis Indonesia kebijakan publik di Tegal.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kontraktor maupun pemborong proyek belum berhasil dimintai keterangan lebih lanjut terkait kejanggalan tersebut. Pihak media juga masih berupaya meminta penjelasan resmi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tegal sebagai instansi teknis yang menaungi pekerjaan pembangunan jalan ini.
Dengan adanya sorotan publik, warga berharap pemerintah daerah lebih tegas dalam mengawasi jalannya pembangunan. Selain itu, papan informasi proyek hendaknya dibuat sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan prasangka buruk di tengah masyarakat.
(Ikhwanudin/Red/PI).
