PATRAINDONESIA.COM (JAKARTA) – Pemberian gelar Pahlawan Nasional bagi mantan Presiden Soeharto yang digagas oleh Fadli Zon dan Saefullah Yusuf menuai kontroversi. Menurut Jimmy Fajar, aktivis 98, langkah tersebut dianggap melanggar ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 yang masih berlaku, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
“Pecat Fadli Zon dan Saefullah Yusuf karena telah melanggar ketetapan MPR!” tegas Jimmy Fajar dalam pernyataannya.
Fajar menilai, pemberian gelar tersebut merupakan pembangkangan terhadap ketetapan lembaga tinggi negara. Ia menekankan bahwa Soeharto selama masa pemerintahannya lebih dari 30 tahun tercatat melakukan praktik KKN, pembatasan partai politik, pemaksaan pegawai negeri dan militer untuk mendukung Golkar, serta pelanggaran hak asasi manusia.
“Soeharto dalam mempertahankan kekuasaannya mengekang partai politik dan membungkam suara rakyat. Penanganan hukum terhadapnya juga dihentikan dengan alasan kondisi kesehatan, sehingga belum mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum,” kata Fajar.
Aktivis 98 ini menegaskan bahwa Fadli Zon dan Saefullah Yusuf beserta Fraksi Partai Golkar, melalui surat nomor PP.022/FPG/MPRRI/IX/2024, terlihat mendorong agar pemberian gelar Pahlawan kepada Soeharto tetap berjalan tanpa mencabut atau mengurangi makna yang termaktub dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998.
Menurut Fajar, hal ini merupakan inkonsistensi politik dan pelanggaran terhadap keputusan MPR yang sebelumnya telah ditetapkan. Ia juga memperingatkan, jika pemberian gelar tetap dilakukan, kedua menteri dan Fraksi Partai Golkar harus mempertanggungjawabkan keputusan tersebut di mata hukum.
“Rakyat akan marah, rakyat akan menduduki Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Sosial, karena telah melanggar ketetapan MPR yang masih berlaku,” ujarnya.
Jimmy Fajar menekankan bahwa sebelum pemberian gelar Pahlawan, ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 seharusnya dicabut secara resmi. Menurutnya, Fraksi Partai Golkar dan para menteri terkait perlu konsisten terhadap keputusan politik yang telah mereka buat.
“Untuk memberi gelar Pahlawan, Fadli Zon dan Saefullah Yusuf serta Fraksi Partai Golkar harus mencabut terlebih dahulu ketetapan MPR yang masih berlaku,” pungkasnya.
