PATRAINDONESIA.COM (Tamiang Layang) – Faksi Gabungan Persatuan Solidaritas Rakyat Demokrasi (PSRD) DPRD Kabupaten Barito Timur (Bartim) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam pandangan umum yang disampaikan juru bicara Reni Sugiarti, S.Pd. MM pada Rapat Paripuna I Masa Sidang I Tahun Sidang 2026, Senin (31/8/2026) menyampaikan dengan beberapa catatan penting terhadap pengajuan Nota Keuangan dan Raperda tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2026.
Fraksi PSRD menyatakan menerima pengajuan nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut bersama.
Fraksi PSDR dalam pandangan umumnya, menyambut baik rancangan perubahan APBD dengan sejumlah penyesuaian antara lain, terkait dana transfer alokasi belanja pegawai dan efidiensi anggaran belanja.
Fraksi ini juga menyoroti kondisi perekonomian masyarakat yang dinilai mengalami penurunan hingga berdampak pada penutupan usaha dan pemutusan hubungan kerja. Karenanya, perubahan APBD diharapkan mampu memberikan langkah konkret dan insentif untuk mendorong kembali laju perekonomian di Kabupaten Barito Timur.
Fraksi PSDR juga menyampaikan salah satu perhatian utama adalah masih adanya Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur yang dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) dan dinilai telah melewati batas waktu penunjukan.
Menurut Fraksi tersebut, kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, penurunan kinerja birokrasi,maladministrasi, kerebatasan kewenangan dalam mengambil keputusan strategis hingga persoalan internal organisasi.
Selain itu, meminta Pemerintah Kabupaten Barito Timur memaksimalkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor – sektor potensial, termasuk retribusi dan pajak daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap transfer. Fraksi PSRD juga meminta perlunya di evaluasi terhadap serapan anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai belum optimal. Pelaksanaan program dan kegiatan ke depan diharapkan lebih efektif, dan tepat waktu agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat serta belanja daerah tetap berfokus pada program prioritas sesuai visi dan misi pembangunan Kabupaten Barito Timur.
Catatan lainnya menyangkut sinkronisasi program OPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur 2026 – 2029 . Fraksi PSRD menilai sinkronisasi tersebut diperlukan agar perencanaan pembangunan daerah tetap berjalan sesuai arah kebijakan pembangunan jangka menengah.
Dibidang pembangunan, Fraksi ini meminta pemerintah mengevaluasi sejumlah kegiatan yang berpotensi menghadapi persoalan menjelang akhir tahun anggaran, termasuk pekerjaan fisik, kegiatan yang membutuhkan proses tender, kegiatan yang regulasinya masih dalam pembahasan pusat. Serta kegiatan yang terkendala keterbatasan anggaran maupun sarana prasarana. Sementara disektor pendidikan, Fraksi PSRD meminta pemerintah daerah mengeluarkan imbauan kepada sekolah di wilayah yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) agar dapat menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau menyesuaikan jam belajar demi menjaga kesehatan peserta didik.
Fraksi ini juga turut menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah agar realisasi belanja tidak rendah dan tidak kembali menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan (SILPA) yang lebih besar. Mereka minta kejelasan mengenenai arah belanja untuk pelayanan dasar masyarakat, perubahan penerimaan dan pengluaran pembiayaan, pergeseran anggaran serta penggunaan SILPA tahun sebelumnya.
Setelah menyampaikan pemandangan umum dan beberapa catatan penting tersebut Fraksi Gabungan Persatuan Solidaritas Rakyat Demokrasi (PSRD) menyatakan menerima pengajuan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan (Raperda) Kabupaten Barito Timur tentang Perubahan APBD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas pada pembicaraan selanjutnya (Mardianto/Red/Pi)
