PATRAINDONESIA.COM (PALANGKA RAYA) – Sungguh aneh, dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) pada Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) setempat terkesan tidak transparan mendistribusikan anggaran publikasi pada 2024.
Sebab, belum semua perusahaan pers lokal di Kota Palangka Raya mendapatkan kontrak kerjasama publikasi media hingga Bulan Agustus 2024, meski proposal penawaran kontrak telah diajukan.
Padahal, ada beberapa media yang sudah terverifikasi dewan pers dan sudah mendaftar di e-katalog, tetapi tidak lolos. Beredar rumor, pembagian orderan itu dilakukan secara diam-diam. Tidak sampai disitu saja, hal itu diperparah dengan pembagian nilai kontak yang diberikan dinilai tidak merata.
Sehingga, perwujudan Pancasila pada point lima yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” seolah tidak mampu diterjemahkan pihak Diskominfo SP Kota Palangka Raya dengan baik dan benar. Tentunya semua itu memicu ketimpangan humanisasi sosial antar media.
Hal itu disampaikan salah seorang pemilik perusahaan pers, Mulyadi (54 tahun) yang merasa kecewa dengan pihak Diskominfo SP Kota Palangka Raya. Dilanjutkan dia, tidak hanya dirinya saja yang mengeluh mengenai perihal tersebut. Beberapa kawan-kawan pemilik perusahaan pers lainnya juga mengeluh, karena tidak dapat menikmati walaupun mereka sebagai wartawan yang bertugas di Kota Palangka Raya.
“Kami meminta keadilan. Sebagaimana Pancasila yang berbunyi pada point ke lima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kami sudah punya beberapa wartawan dan biro di setiap daerah (perwakilan) yang bertempat tinggal di wilayah Kalteng dan sekitarnya. Saya juga minta kepada Dinas Kominfo Kota Palangkaraya, berapa sebenarnya anggaran APBD Murni 2024 untuk publikasi media, jangan diam saja, seolah-olah tidak mau terbuka terkait informasi publik. Ingat itu anggaran negara, bukan milik anda,” ucapnya nampak kecewa, Kamis (22/08/2024) di Palangka Raya.
Senada, pemilik media jurnal88, Endra Setiawan menambahkan, akibat tidak transparan dan terkesan ditutup-tutupi oleh pihak pejabat di Diskominfo SP Kota Palangka Raya dalam pengelolaan dana publikasi media tersebut, menyebabkan pihak pemilik perusahaan pers berasumsi bahwa dana publikasi APBD diduga ada kong-kalikong.
Kong-kalikong tersebut mengenai pembagian dana publikasi media. Oleh sebab itu, dirinya meminta Kepala Diskominfo dan Kabid Komunikasi jangan tebang pilih dalam membagi dana publikasi yang mengakibatkan banyak perusahaan pers atau wartawan yang tidak kebagian dana advertorial.
“Tolong jelaskan ke publik berapa anggaran dana APBD Murni 2024 untuk publikasi media dan APBD perubahan, serta berapa media yang berkontrak di Dinas Kominfo. Soalnya ini dana negara bukan pribadi. Jangan sampai kami perusaan pers melakukan aksi demo,” tegas pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (PW IWO) Kalteng itu.
Sementara, ketika media ini mengkonfirmasi Kepala Diskominfo SP Kota Palangka Raya Saifullah dan Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Komunikasi Publik, Andi Silalahi, melalui telepon seluler via pesan singkat WhatsApp, Kamis (22/08/2024) tidak memberikan keterangan mengenai perihal keluhan pihak wartawan dan pemilik perusahaan pers. Padahal pesan singkat WhatsApp ter-contreng dua, tanda telah dibaca.
Media ini juga mencoba mengkonfirmasi dengan cara menghubungi melalui telepon seluler via WhatsApp namun tidak ditanggapi.
Tidak sampai disitu saja, media ini juga datang mengkonfirmasi dengan cara mendatangi Kantor Diskominfo SP Kota Palangka Raya, dan menemui salah seorang pegawai/karyawan yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan, para pejabat Kantor Diskominfo SP Kota Palangka Raya yang berwenang belum ada di Kantor.
“Maaf, Bapak Saipullah dan Andi Silalahi belum datang. Biasanya, bisa dinas luar Pak atau datang siang nanti Pak,” pungkasnya. Hingga berita ini ditayangkan, media ini masih belum mendapat jawaban. (Amar/Red/PI).
