PATRAINDONESIA.COM (Jakarta) – Massa driver ojol yang datang dari seluruh penjuru Jabodetabek mengkumandangkan orasi-orasi yang ditujukan kepada anggota DPRD DKI Jakarta.
Sekitar lima ribuan driver ojol menyebut diri sebagai Aliansi Predator itu mengaku keberatan dan bersimpati kepada warga Jakarta yang tidak semuanya kaya. Mereka mengaku prihatin terhadap warga yang berada di sekitar 25 jalur yang kelak akan diberlakukan ERP alias electronic road pricing. Yaitu sebuah kebijakan yang memaksa rakyat untuk membayar sejumlah uang tertentu jika mau melintas di jalan tersebut.
Tujuan utama pemberlakuan ERP adalah mengurangi kemacetan di ibukota.
Aliansi Predator melihat, ERP adalah solusi semu. Dan karena itu, tidak akan menyelesaikan masalah. Melainkan justru akan menambah beban dan menciptakan masalah baru.
“Pemberlakuan ERP ini terlalu dipaksakan. Karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum ERP diberlakukan,” terang Anton Yamin, Humas Aliansi Predator saat membagikan press release kepada wartawan.
“Fungsi jalan di Jakarta harus dibenerin dulu. Public transport harus disiapkan. Dan diberlakukan dulu. Dan yang utama, perlu moratorium produksi motor dan mobil baru.. Selama prasyarat tidak dipenuhi, apalagi produksi motor dan mobil tidak dikendalikan, jalanan akan selamanya bermasalah,” lanjut Anton yang juga Ketua Umum Paguyuban Transportasi Indonesia (Patra Indonesia) itu.
Berikut ini adalah beberapa poin usulan Aliansi Predator yang dibagikan oleh Anton Yamin.
“Laju pertambahan penduduk, laju pembangunan, tata ruang, dan pengendalian pertumbuhan kendaraan bermotor tidak menjadi perhatian utama dalam perkembangan Kota Jakarta,” tulis release tersebut.
Penerapan ERP untuk mengatasi kemacetan di Jakarta bukan sebuah solusi.
“Tapi hanya sebuah bentuk onani intelektual tanpa moralitas, yang jelas-jelas hanya mengedepankan kelancaran dan kenyamanan bagi para pejabat dan orang kaya.”
Rakyat jelata, menurut Aliansi Predator, hanya akan menjadi penonton di pinggir jalan, menonton lalu lalang mobil mobil mewah beserta moge sambil mengibarkan bendera kertas.
Oleh karena itu, aliansi taktis PREDATOR menolak tegas pemberlakuan ERP di Jakarta.
” Masih banyak langkah kebijakan yang bisa dilakukan untuk mengurai kemacetan di Jakarta, diantaranya sebagai berikut”:
1. Moratorium pembelian kendaraan dinas untuk semua kantor pemerintahan yang ada di Jakarta.
2. Membatasi jumlah kepemilikan kendaraan bermotor untuk warga Jakarta.
3. Mewajibkan semua ASN menggunakan transportasi umum.
4. Melakukan tata ulang arus lalu lintas.
5. Penegakkan hukum lalu lintas bagi pengguna kendaraan bermotor.
6. Membatasi usia kendaraan bermotor yang boleh melewati ruas jalan utama.
7. Meningkatkan pelayanan transportasi umum, dan
8. Menghapus jalur sepeda di semua ruas jalan utama. (Erika/Red/PI)
