PATRAINDONESIA.COM (Tamiang Layang) – Akibat walkout saat rapat dengan Tim Penanganan Konflik Sosial (PKS) Kabupaten Barito Timur, management PT Multi Tambangjaya Utama (MTU) dihukum denda adat.
Rapat mediasi tim PKS tersebut menjembatani konflik lahan antara pemilik lahan adat Yupelis dan Kantan dengan PT MUTU. PT MUTU disebut telah menambang lahan kedua warga tersebut sejak tahun 2011 tanpa memberi kompensasi atau ganti rugi.
Lahan Yupelis telah ditambang dengan bukti lobang-lobang menganga bekas galian yang belum direklamasi, yang masuk Desa Malintut, Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur (Bartim) Provinsi Kalimanta Tengah (Kalteng). Demikian pula Surat Segel Tahun 1967 dipinjam PT. MUTU yang sampai sekarang belum dikembalikan.
Dengan difasilitasi Dewan Adat Dayak (DAD) , maka prosesi atau upacara pembayaran denda Adat tersebut telah berlangsung Jumat (11/9/2026) di kantor DAD di Desa Jaar.
Sidang Adat Dayak beberapa hari lalu telah menetapkan nilai denda sebesar Rp5.562.500 dengan rincian sebagai berikut:
Ngumung Rampan Telu.
1. Matei Iwek (mati babi).
2. Matei Manu (mati ayam).
Watuan Hukum.
1. Walasan Mantir : 3 real.
2. Watuan Manu (ayam) :1,5 real.
3. Tanuhui Iwek : 3 real.
4. Hukum Matei Iwek (Hukum mati babi) 12 real.
5. Hukum Denda Rampan Telu : 40 real.
Total 59,5 real x 250 = 1.487.500,-.
Rincian Nilai Barang Adat :
1. Iwek (babi) Rp. 3.000.000,-.
2. Manu (ayam) Rp. 25.000,-.
3. Weah Dite (beras ketan) Rp. 100.000,-.
4. Weah Lungkung (beras putih) Rp. 100.000,-.
5. Tamai (upah belian, dan petugas ritual lainnya) Rp. 800.000,-.
Secara keseluruhan, total denda adat yang wajib dibayar PT. MUTU berdasarkan ketentuan adat berjumlah Rp. 5. 562. 500,- (Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
Camat Raren Batuah Welly Ananda yang juga menjadi saksi pembayaran denda tersebut menyampaikan bahwa kegiatan hari ini lanjutan, dalam artian beberapa waktu yang lalu disepakati sebagai dari pihak MUTU, sebagai bentuk wujud tanggungjawab atas mungkin kesalahan yang mereka lakukan, mareka sadari dan ini merupakan difasilitasi DAD untuk sebagai pembayaran hukum adat . Dan ini sudah dipenuhi oleh PT. MUTU dengan harapan kita ke depannya dapat terjalin komunikasi dan kerjasama, baik pemerintah, pihak swasta, serta dengan masyarakat, dapat terjalin dengan baik dan tidak ada kemudian hari ada selisih paham maupun selisih pendapat maupun sebagainya.
Dan semoga ke depannya Barito Timur ini tetap menjadi Gumi Jari Janang Kalalawah.
“Harapan kita ke depannya dapat terjalin komunikasi dan kerja sama, baik pemerintah, pihak swasta, serta dengan masyarakat. Dapat terjalin dengan baik dan tidak ada di kemudian hari ada selisih paham, maupun selisih pendapat maupun sebagainya.
Dan semoga ke depannya Barito Timur ini tetap menjadi Gumi Jari Janang Kalalawah,” tutup Camat Raren Batuah. (Mardianto/Kosnedi/Red/Pi)
