PATRAINDONESIA.COM (JAKARTA) – Aliansi Simpul Rembuk Pekerja Platform menggelar aksi unjuk rasa dengan berjalan kaki (long march) dari kantor International Labour Organization (ILO) menuju Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara No. 2, Jakarta. Aksi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum Serikat Pengemudi Transportasi Indonesia (SEPETA), Iwan Setiawan, sebagai bentuk desakan kepada pemerintah agar segera menerbitkan regulasi perlindungan bagi pekerja platform digital, khususnya pengemudi transportasi online.
Massa aksi yang terdiri dari berbagai organisasi pekerja platform menyampaikan aspirasi terkait kondisi kerja pengemudi online yang dinilai belum mendapatkan perlindungan hukum yang jelas, meskipun memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.
Ketua Umum SEPETA, Iwan Setiawan, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan langkah nyata pekerja platform dalam memperjuangkan hak dan kepastian hukum mereka.
“Kami datang ke Istana Negara untuk menyampaikan langsung kepada Presiden Republik Indonesia bahwa pekerja platform digital membutuhkan perlindungan hukum melalui Peraturan Presiden. Selama ini pengemudi transportasi online bekerja tanpa kepastian status, tanpa jaminan perlindungan sosial yang memadai, dan rentan terhadap kebijakan sepihak perusahaan aplikasi,” ujar Iwan Setiawan di sela aksi, Jakarta (9/02/2026).
Menurut Iwan, ketidakhadiran regulasi khusus membuat pengemudi berada dalam posisi yang lemah, terutama terkait potongan aplikasi, sistem kerja, serta kebijakan suspend dan putus mitra yang dinilai merugikan pengemudi.
“Kami meminta pemerintah menetapkan batas maksimal potongan aplikasi sebesar 10 persen agar pengemudi tetap memperoleh penghasilan yang layak. Selain itu, berbagai skema yang bersifat memberatkan dan eksploitatif harus dihentikan,” tegasnya.
Selain itu, massa aksi juga mendesak pemerintah agar mewajibkan perusahaan platform memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) secara adil dan proporsional kepada pekerja platform digital, serta memastikan adanya perlindungan sosial yang jelas.
Iwan juga menyoroti pentingnya perlindungan bagi pengemudi perempuan yang menghadapi risiko keamanan lebih tinggi saat bekerja.
“Negara harus hadir memberikan perlindungan yang nyata, termasuk menjamin keselamatan pengemudi perempuan dan menyediakan mekanisme perlindungan yang efektif. Ini adalah bagian dari tanggung jawab negara terhadap seluruh pekerja,” katanya.
Aliansi Simpul Rembuk Pekerja Platform menilai penerbitan Peraturan Presiden tentang Perlindungan Pekerja Platform Digital merupakan langkah mendesak untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan bagi pekerja platform digital di Indonesia.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan hingga massa tiba di depan Istana Negara. Para peserta berharap Presiden Republik Indonesia segera merespons tuntutan tersebut dengan kebijakan konkret guna menciptakan sistem kerja platform digital yang lebih adil dan manusiawi.
Iwan Setiawan menegaskan bahwa perjuangan ini merupakan bagian dari upaya konstitusional pekerja dalam memperjuangkan hak atas pekerjaan yang layak.
“Kami tidak menolak teknologi, tetapi kami menuntut keadilan. Pekerja platform digital harus dilindungi dan dihargai sebagai bagian penting dari perekonomian nasional,” tutupnya. (Lucia/Red/Pi)
