Fraksi PDIP Minta Anggaran Berpihak Kepada Rakyat

Patra News156 Dilihat

 

PATRAINDONESIA.COM (Tamiang Layang) – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) DPRD Kabupaten Barito Timur (Bartim) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam penyampaian pemandangan umumnya terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Juru bicara Fraaksi PDI P H. Rayesnan, SE. MAP pada Rapat Paripuna I Masa Sidang I Tahun Sidang 2026, Senin (31/8/2026) menyatakan menerima Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas ketahap berikutnya.
Fraksi PDIP, mengapresiasi keterbukaan pemerintah daerah dalam menyajikan postur anggaran yang dinilai relalitas dan berbasis Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia . Langkah Rasionalisasi anggaran dinilai penting untuk menyehatkan kondisi fiskal daerah.
Namun demikian Fraksi PDIP mengingatkan agar penurunan pendapatan daerah tidak sampai berdampak tehadap pelayanan dasar publik, terutama sektor pendidikan, kesehatan, serta program penanganan inflasi yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, ” PDIP akan mengawal ketat agar penurunan pendapatan ini tidak mengorbankan pelayanan publik dasar ” demikian substansi pandangan Fraksi PDIP ” yang dibacakan Rayesnan.
Sisi lainnya Fraksi PDIP berharap RAPBD Perubahan 2026 mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, terutama dalam upaya mengurangi, tekan angka kemiskinan dan putus sekolah. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan, serta menyelesaikan pembangunan infrastruktur.
Postur Perubahan APBD tembus Rp 1,02 triliun . Berdasrkan pemandangan umum fraksi, total Perubahan APBD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp 1.020.668.215.756,85, atau 2,66 persen dibandingkan APBD murni.
Disisi pendapatan Fraksi PDIP mencatat adanya penurunan total pendapatan daerah sebesar 10,81 persen menjadi Rp 856,73 miliar. Meski demikian Fraksi PDIP memberikan apresiasi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pajak daerah yang tumbuh signifikan sebesar 49,76 persen menjadi Rp 28, 26 miliar, serta retribusi daerah yang meningkat 11,56 persen. Fraksi PDIP terus mendorong pemerintah daerah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, namun tetap memperhatikan agar kebijakan tersebut tidak menekan daya beli nasyarakat.
Sementara pada sektor belanja, alokasi belanja operasi tercatat sebesar Rp 854,74 miliar, meningkat 5,93 persen. Sedangkan belanja modal mencapai Rp 65,88 miliar, naik 23,20 persen.
Fraksi PDIP meminta seluruh alokasi tersebut dipastikan berjalan dengan efektif yang berorientasi pada hasil, sekaligus mendukung target pembangunan serta mematuhi arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Fraksi ini juga menyoroti pendidikan dan kesehatan, untuk sektor pendidikan anggaran dialokasikan sebesar Rp 265,73 miliar atau 26,04 persen, sehingga telah melampaui mandat minimal 20 persen sebagaimana disebutkan dalam pandangan umum tersebut, fraksi ini memberikan apresiasi terhadap pemenuhan belanja wajib yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
Sektor kesehatan mendapat alokasi Rp 171,15 miliar atau 16,77 persen . Adapun infrastruktur publik memperoleh pagu sebesar Rp 169,38 miliar atau 17,09 persen.
Terkhusus infrastruktur Fraksi PDIP mendorong pemerintah daerah meningkatkan belanja modal sektor tersebut. Menurut fraksi peningkatan belanja infrastruktur diharapkan dapat mempercepat pembangunan layanan publik sekaligus mendorong pembangunan ekonomi daerah.
Bagian lain Fraksi juga menyoroti dukungan anggaran untuk pengwasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebesar Rp 9,98 miliar atau 0,98 persen yang diharapkan mampu memperkuat fungsi pengawasan internal Pemerintah Daerah.
Sejumlah catatan strategis terhadap postur RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 fraksi ini akhirnya menyatakan menerima RAPBD Perubahan 2026 untuk selanjutnya dibahas sesuai mekanisme dan jadwal yang telah ditetapkan. Fraksi PDIP juga beraharap kerja sama harmonis antara pihak DPRD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur terus terjaga, dalam mewujudkan Bartim Segah ” Sejahtera, Elegan, Gigih, Amanah, Harmonis ” menuju Gumi Jari Janang Kalalawah (Mardianto/Red/Pi)

Loading