PATRAINDONESIA.COM (Tamiang Layang) – Faksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Barito Timur (Bartim) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam penyampaian pemandangan umum pada Rapat Paripurna I Masa Sidang I Tahun 2026 dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Pendukung Dewan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026, Senin (31/8/2026).
Trikorianto. S.P. MM selaku juru bicara fraksi menyampaikan bahwa salah satu perhatian utama Fraksi PKB adalah target Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya penerimaan dari sektor retribusi daerah yang ditargetkan mencapai Rp 4.113.497.350.
Menurut Fraksi PKB target tersebut cukup sulit dicapai apa bila tidak diikuti dengan peningkatan dan penguatan kinerja OPD terkait. Karena itu, kinerja organisai perangkat daerah pengelolaan pendapatan dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah termasuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah .
Fraksi PKB meminta penerintah daerah melakukan evaluasi terhadap potensi penerimaan daerah secara realitas sehingga target pendapatan dalam APBD Perubahan 2026 tidak hanya bersifat administratif , tetapi benar – benar didukung strategi dan langkah konkret di lapangan.
Fraksi PKB juga selain persoalan pendapatan juga meminta kepada pemerintah daerah harus mengarah pada program – program yang produktif dan memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Belanja operasional yang dinilai kurang efektif serta kegiatan yang bersifat seremonial diminta untuk dikurangi. Fraksi ini juga meminta OPD yang memiliki tingkat serapan anggaran rendah pada APBD murni tidak semestinya mendapatkan tambahan anggaran, kecuali OPD yang menunjukkan kinerja produktif dan kebutuhan yang jelas. Langkah tersebut dinilai penting agar perubahan APBD benar – benar menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas pembangunan , bukan sekedar menambah pagu anggaran. Fraksi ini juga menyoroti terkait sektor pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur, pertanian, pendidikan, kesehatan.
Fraksi PKB berharap pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 tidak hanya berorientasi pada perubahan angka anggaran. Tetapi benar – benar menghasilkan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat Barito Timur.
Pemandangan umum tersebut selanjutnya menjadi bagian dari proses pembahasan APBD Perubahan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Mardianto/Red/Pi)
