Fraksi Perindo Kritisi Pendapatan dan Belanja Daerah

Patra News85 Dilihat

PATRAINDONESIA.COM (Tamiang Layang) – Fraksi Partai Persatuan Indonesia (Perindo) DPRD Kabupaten Barito Timur (Bartim) Provinsi Kalimatan Tengah (Kalteng) dalam pemandangan umumnya yang dibacakan oleh Rayanto, SE. MM pada Rapat Paripurna I Masa Sidang I Tahun 2026, Senin (31/10/2026) menegaskan bahwa APBD Perubahan harus menjadi instrumen penting untuk menyesuaikan kebijakan fiskal daerah dengan dinamika pembangunan, perubahan asumsi makro, serta kebutuhan mendesak masyarakat pada tahun anggaran berjalan.

Fraksi Perindo juga menekankan komitmennya untuk mengawal setiap rupiah APBD agar benar – benar berpihak kepada rakyat, tepat sasaran, akuntabel, dan transfaran. Disamping itu Fraksi ini mengkritisi pendapatan daerah, mencatat adanya penyesuaian target pendapatan dalam APBD Perubahan 2026.

Fraksi Perindo mendukung langkah intensifikasi dan ekstensifikasi sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun optimalisasi diminta tetap memperhatikan kondisi masyarakat agar tidak memberikan beban berlebihan, khususnya kepada masyarakat kecil.

Fraksi ini juga mendorong penguatan sistem pengawasan dan penagihan pajak maupun retribusi daerah. Pemerintah daerah juga diminta memastikan dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi dapat terserap secara maksimal serta digunakan sesuai peruntukan. Belanja harus berdampak langsung ke masyarakat, agar program – program dalam APBD Perubahan diprioritaskan pada kegiatan yang memberikan dampak langsung terhadap kepentingan masyarakat.

Bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial disebut harus tetap menjadi skala prioritas dalam kebijakan belanja itu.

Fraksi ini juga mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, terutama jalan penghubung antardesa, jembatan, air bersih, listrik, dan jaringan internet. Pemerataan pembangunan tersebut dinilai sangat penting, khususnya wilayah Kecamatan yang selama ini masih tertinggal, sehingga ketimpangan pembangunan di Kabupaten Barito Timur dapat di tekan. Fraksi Perindo turut meminta adanya penambahan alokasi anggaran untuk program pemberdayaan petani, nelayan, pelaku UMKM dan koperasi.

Menurut Fraksi Perindo, APBD Perubahan 2026 harus dapat menjadi momentum untuk mendorong pemulihan ekonomi daerah sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Barito Timur. Fraksi Perindo dalam penyampaian pemandangan umumnya selain mengkritisi juga memberikan catatan – catatan dan Rekomendasi utama yaitu, agar Raperda APBD Perubahan 2026 segera dibahas secara mendalam bersama komisi – komisi terkait untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat dan DPRD dalam pengawasan pelaksanaan program – program prioritas juga dinilai penting untuk memastikan anggaran benar – benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Fraksi Perindo setujui pembahasan APBD Perubahan 2026 dan menyatakan dapat menerima dan menyetujui Raperda tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas pada tahap berikutnya.

Fraksi Perindo meyakini sinergi antara eksekutif dan legislatif dapat menjadikan APBD Perubahan sebagai sumber solusi nyata untuk memperkuat pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Timur secara menyeluruh (Mardianto/Red/Pi)

Loading