PATRAINDONESIA.COM (Jakarta) – Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) tahun ini diwarnai aksi besar dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ter-Aspirasi dan Serikat Pengemudi Transportasi.
Sekitar 2.000 peserta aksi, terdiri dari buruh dan masyarakat umum, memenuhi halaman Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyuarakan dukungan terhadap penegakan hukum yang lebih kuat terhadap tindak pidana korupsi.
Ketua Umum Serikat Pengemudi Transportasi, Toyang, menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk komitmen kelompok pekerja dalam mendorong KPK tetap berdiri tegak sebagai lembaga independen yang tidak mudah ditekan atau dipengaruhi kepentingan politik.
“Kami datang untuk memastikan KPK tetap punya keberanian. Tidak boleh ada tebang pilih. Semua pelaku korupsi harus diproses sesuai hukum,” ujar Toyang di lokasi aksi, Selasa (09/12/2025).
Ia menjelaskan bahwa momen Harkodia harus menjadi pengingat bahwa pemberantasan korupsi adalah fondasi penting untuk memperbaiki kesejahteraan pekerja. Menurutnya, korupsi telah menggerogoti ruang investasi, melemahkan sektor usaha, dan berdampak langsung pada meningkatnya PHK serta minimnya kesempatan kerja.
Dalam keterangannya kepada wartawan patraindonesia.com, Toyang menegaskan tuntutan agar pemerintah bersama DPR RI segera menuntaskan pembahasan RUU Perampasan Aset dan mengesahkannya menjadi undang-undang. Ia menyinggung kembali komitmen Presiden Prabowo Subianto yang pernah menyatakan target pengesahan pada 1 Mei 2025, sehingga penyelesaian regulasi tersebut diharapkan tidak mundur hingga 2026.
“Korupsi itu merusak semua sendi ekonomi. Kalau investasi terhambat, pekerja adalah pihak pertama yang terkena dampaknya,” tegasnya.
Toyang juga meminta pemerintah mengambil langkah cepat dengan menerbitkan Perppu Perampasan Aset sebagai tindakan sementara sebelum undang-undang resmi disahkan. Menurutnya, pemiskinan koruptor dan penindakan lebih berat adalah cara efektif untuk menciptakan efek jera.
Di bagian akhir pernyataannya, Toyang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, DPR RI, dan lembaga penegak hukum. Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak akan berhasil tanpa komitmen kolektif dari semua pihak. (Lucia/Red/PI).
