PATRAINDONESIA.COM (Jakarta) – Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi se-Dunia (Harkodia) yang jatuh pada 9 Desember 2025, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ter-Aspirasi menggelar aksi solidaritas di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta.
Aksi ini diikuti oleh lebih dari 3.000 pekerja, buruh, dan elemen masyarakat yang menyatakan dukungan penuh terhadap KPK agar tetap independen, tegas, dan profesional dalam memberantas korupsi di Indonesia.
Presiden Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ter-Aspirasi, Mira Sumirah, menegaskan bahwa aksi ini merupakan komitmen kolektif untuk mendorong perbaikan tata kelola negara serta memastikan KPK terus menjalankan fungsinya tanpa intervensi politik.
“Kami hadir untuk menyampaikan dukungan penuh agar KPK menjalankan tugas pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih. KPK tidak boleh dipengaruhi kepentingan elite tertentu dan harus bekerja sesuai SOP serta mandat sebagai lembaga independen,” ujar Mira Sumirah saat ditemui wartawan PatraIndonesia.com di lokasi aksi.
Dalam momentum Harkodia ini, SPSI ter-Aspirasi mendesak Pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang sebelum Januari 2026. Hal ini sejalan dengan komitmen Presiden RI Prabowo Subianto yang pada 1 Mei 2025 menyatakan kesiapannya mendukung pengesahan regulasi tersebut. “Kami meminta pemerintah dan DPR RI menunjukkan komitmen nyata. Presiden sudah berkomitmen, namun pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. DPR RI harus mengambil langkah tegas agar regulasi perampasan aset dapat segera berlaku,” ungkap Mira Sumirah.
Aturan tersebut dinilai krusial sebagai instrumen penegakan hukum untuk memiskinkan koruptor, mengamankan kembali aset negara, dan memberikan efek jera
SPSI ter-Aspirasi menyoroti bahwa korupsi memiliki dampak langsung terhadap kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Korupsi diyakini menjadi faktor terbesar yang menghambat investasi, mempersempit lapangan kerja, dan memperburuk kesejahteraan pekerja. “Kami meminta pemerintah dan DPR RI menunjukkan komitmen nyata. Presiden sudah berkomitmen, namun pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. DPR RI harus mengambil langkah tegas agar regulasi perampasan aset dapat segera berlaku,” ungkap Mira Sumirah.
SPSI ter-Aspirasi berkomitmen terus mengawal agenda besar pemberantasan korupsi bersama seluruh elemen bangsa. Organisasi percaya bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi membutuhkan kerja sama erat antara pemerintah, DPR RI, KPK, serta dukungan publik yang konsisten.
Aksi peringatan Harkodia 2025 berlangsung tertib dan damai, disertai seruan moral agar Indonesia memperkuat integritas dan mempercepat langkah menuju tata kelola pemerintahan yang bersih.(Erika/Red/PI).
