PATRAINDONESIA.COM (Pesawaran) – Sengketa kepemilikan lahan PDAM Way Rilau yang berlarut-larut harus segera mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Pasalnya, persoalan ini bukan hanya soal tanah, tetapi menyangkut hak dasar masyarakat atas air bersih-sumber kehidupan yang secara hukum merupakan milik negara.
Hingga kini, PDAM Way Rilau masih beroperasi, namun tanpa perawatan dan perbaikan berarti karena adanya klaim kepemilikan lahan oleh warga. Kondisi ini membuat pelayanan air bersih terancam terganggu dan berpotensi menimbulkan kerusakan fasilitas jika dibiarkan berlarut.
Padahal, secara prinsip hukum, sumber mata air tidak dapat dimiliki pribadi, karena air dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat.
Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa:
“Sumber daya air dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
Sementara dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa negara menjamin hak rakyat atas air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari guna kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
Dengan dasar hukum tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi setiap pemanfaatan sumber air, termasuk menertibkan atau menyegel fasilitas air bersih yang disalahgunakan.
Selain itu, Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2019 menegaskan ancaman pidana bagi pihak yang menolak pengawasan dari pemerintah:
“Setiap orang yang memanfaatkan atau menguasai sumber daya air tanpa izin dan menolak pengawasan pemerintah dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.”
Sekertaris SMSI Kabupaten Pesawaran, Suryanto saat bersama awak media, menilai pemerintah daerah tidak boleh diam terhadap situasi ini.
“Air bukan milik pribadi. Pemerintah Kabupaten Pesawaran memiliki dasar hukum yang kuat untuk turun tangan menyelesaikan sengketa PDAM Way Rilau. Jangan sampai fasilitas publik berhenti beroperasi karena kepentingan pribadi,”ujar Suryanto.
“Pemerintah Kabupaten Pesawaran harus hadir dan Tidak ada alasan apapun untuk tidak menyelesaikan karena memiliki dasar yang cukup kuat berdasarkan UU,”ujar Suryanto Sekertaris SMSI Kabupaten Pesawaran.
“Kalau dibiarkan terus, fasilitas PDAM akan rusak dan warga kesulitan air bersih. Ini bukan lagi soal sengketa, tapi soal hak rakyat,”tegas Suryanto.
Iya juga berharap agar Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) segera memediasi kedua belah pihak, menegakkan aturan, dan memastikan sumber air kembali berfungsi maksimal untuk kepentingan umum.
Dengan dasar hukum yang jelas dan menyangkut kepentingan publik, penyelesaian sengketa PDAM Way Rilau kini bukan sekadar tanggung jawab PDAM, tetapi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan setiap tetes air benar-benar mengalir demi kesejahteraan masyarakat Pesawaran.(Asen/Red/PI).
