PATRAINDONESIA.COM (JAKARTA) – Polemik pencabutan ID peliputan wartawan CNN Indonesia, Diana Valencia, oleh Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden pada 27 September 2025, telah memicu perdebatan tentang kebebasan pers di Indonesia.
Pencabutan tersebut dilakukan setelah Diana bertanya kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Ahli Dewan Pers, Rustam Fachri apakah semua ini merupakan aksi penyensoran atau kesalahan birokrasi?
Yang jelas sambung dia, apabila tindakan ini sebagai penyensoran akan bertentangan dengan Pasal 4 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara dan pers nasional bebas dari penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran,” kata Rustam dalam keterangan tertulisnya pada 29 September 2025.
Masih dikatakan dia, konsekuensi hukum mengenai hal tersebut, Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa setiap orang yang menghambat atau menghalangi tugas wartawan dapat dipidana penjara maksimal 2 tahun atau denda Rp 500 juta.
Rustam menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh mengendalikan, membatasi, dan melarang jurnalis menjalankan tugasnya sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (*/Amar/Red/PI).
