oleh

APBD Bartim 2024 Diduga Non Prosedural Sesuai Petunjuk Mendagri, Mantan Bupati Bartim Angkat Bicara!!!

PATRAINDONESIA.COM (Tamiang Layang) – Untuk diketahui bersama bahwa media ini pada hari Selasa (19/3/2024) berhasil mewawancarai Kepala Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur (Bartim) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Franz Sila Utama.

Adapun pembahasannya terkait program diluar Rencana Kerja (Renja) baik yang dipertanyakan dikalangan masyarakat mau pun yang kala itu juga dipertanyakan oleh Fraksi PKP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Timur.

Diketahui dari penjelasan Franz Sila Utama bahwa program diluar Renja boleh dengan 3 syarat. Yaitu yang pertama boleh bila itu dianggap faktor strategis Nasional, yang kedua boleh bila itu dianggap faktor strategis Provinsi, dan yang ketiga boleh bila itu dianggap faktor strategis Kabupaten.

Franz Sila Utama memberi contoh program diluar Renja seperti penanggulangan Covid-19, bencana alam dan sekarang rehab jembatan di Hayaping.

Pada kesempatan yang sama, media mempertanyakan terkait rehab kantor Bupati yang mencapai 7 miliar apa masuk dalam Renja atau tidak.

Franz menjawab diluar Renja namun boleh dilaksanakan karena sudah diketuk palu Dewan dan sah, kemudian awak media mempertanyakan apakah rehab kantor Bupati dengan nilai cukup fantastis skala prioritas ?? Franz hanya tersenyum dan tidak menjawab.

Untuk mengetahui secara terperinci terkait program diluar Renja, awak media melakukan konfirmasi ke Pj. Bupati Barito Timur Rabu (20/3/2024) Indra Gunawan diruang kerjanya menguraikan bahwa RPJPD : 25 tahun RPJMD dan RENSTRA : 5 tahun dan RENJA 1 tahun.

Karena waktu itu pas jam adzan beliau turun ibadah ke masjid sehingga belum sempat berdiskusi tentang apakah program diluar Renja seperti Rehab Kantor Bupati senilai Rp. 7. 950.000.000, belanja kendaraan bermotor penumpang Rp. 22.947.264.000, belanja kendaraan dinas bermotor perorangan Rp. 2.065.600.000, rehab rujab bupati Rp. 900.000.000, peningkatan jalan dengan Hotmix Rp.1.820.658.706, rehab rujab sekda Rp. 1.000.000.000, ada lah prioritas dan termasuk dianggap faktor strategis daerah ? hingga berita ini ditayang belum mendapat jawaban terperinci.

Media ini mencoba dan menggali informasi sejauh mana mekanisme atau prosedur dalam pengesahaan APBD ke Mantan Bupati Barito Timur 2 periode (2013-2018, 2018-2023) Dr. Ampera AY. Mebas, SE.MM dikediamannya Komplek Patianom Kamis (21/3/2024) dia menceritakan bahwa semasa menjabat mekanisme pengesahaan APBD melalui tahapan yaitu musyawarah tingkat desa, musyawarah tingkat kecamatan, musyawarah di kabupaten dan rapat internal masing-masing OPD.

“Sewaktu saya menjabat mekanisme pengesahaan APBD melalui tahapan musyawarah tingkat desa, musyawarah tingkat kecamatan, musyawarah tingkat kabupaten dan dibahas dalam internal masing-masing OPD setelah semua OPD mendapat pagu baru kemudian Rencana Kerja (Renja) tersebut dievaluasi oleh Bapplitbangda mana yang prioritas mana yang tidak, sesuai ketersediaan anggaran dan setelahnya, itu direview oleh Inspektorat baru diajukan ke Dewan,” jelas Ampera.

Media ini mencoba menggali informasi terkait program rehab kantor Bupati, rehab Rujab Sekda, rehab Rujab Bupati dan pengadaan kendaraan bermotor tumpangan dan pengadaan motor dinas perorangan termasuk dalam Rencana Kerja (Renja) selama menjabat sehingga sekarang baru dilaksanakan.

“Seingat saya baik rehab kantor Bupati, rehab Rumah Jabatan (Rujab) Bupati, rehab Rujab Sekda termasuk pengadaan kendaraan bermotor tumpangan dan kendaraan motor dinas perorangan tidak ada dalam Renja,” ujarnya.

Pria yang diketahui Caleg terpilih anggota DPRD Provinsi Kalteng dari Partai PDI Perjuangan Dapil 4 ini pun menjelaskan bahwa terkait program diluar Renja bisa dilaksanakan misal ada jembatan runtuh, puskesmas terbakar dan yang sifatnya urgent.

“Yang sifatnya urgent bisa dilaksanakan diluar Renja, seperti jembatan runtuh, puskesmas terbakar,” papar Ampera.

Ketika media ini meminta tanggapannya selaku Bupati 2 periode terkait program diluar Renja.

” Terkait program diluar Renja seperti rehab kantor Bupati, rehab Rujab Bupati, rehab Rujab Sekda dan pengadaan kendaraan bermotor itu kalau ukuran dan pandangan saya tidak prioritas dan tidak juga strategis, entah kalau menurut mereka yang memasukannya,” tutup Ampera.(Mardianto/Red/PI).

Loading