PATRAINDONESIA.COM (Kuala Kurun) – Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas melalui Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kuala Kurun telah melaksanakan penilaian terhadap RSUD Kuala Kurun sebagai wahana internship Dokter Umum Indonesia (PIDI) yang dilakukan, pada Selasa, 19 Maret 2024 oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penilaian itu dilakukan melalui zoom meeting dan life video yang dilaksanakan di ruang RS Kuala Kurun.
Direktur RSUD Kuala Kurun dr Rusni D Mahan mengatakan di saat penilaian berlangsung melalui zoom meeting dihadiri oleh Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten dan Tim RSUD Kuala Kurun. Yaitu Pimpinan RSUD Kuala Kurun, Ketua Komite Medik, Kasie Pelayanan Medik dan Kasubbag Umum dan Kepagawaian.
“Karena, di dalam pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh Kementrian Kesehatan dijelaskan latar belakang penyelenggaraan program internship dokter umum dan dokter gigi Indonesia oleh karena adanya perubahan sistem pendidikan, dalam hal ini perubahan kurikulum pendidikan kedokteran menjadi kurikulum berbasis pendidikan,” kata dr Rusni D Mahar, dikonfirmasi, Kamis (21/3/2024).
Menurut dia, hal itu sebagai implementasi UU No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Lalu, mengikuti standart pendidikan dunia yaitu penyetaraan kompetensi dokter umum dan dokter gigi di Indonesia agar diakui dunia.
Selain itu juga kebijakan Undang-Undang No 17 tahun 2023, dan Pasal 216.
“Tenaga medis yang telah mengangkat sumpah profesi wajib mengikuti program internship yang merupakan penempatan wajib sementara pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut atau FKRTL,” ujarnya
Selain itu, sambung dia, dengan tujuan menciptakan Dokter Umum dan Dokter Gigi Indonesia yang profesional. Maka, Pemilihan Wahana PIDI memiliki kriteria, yaitu: RS Kelas D, C, B Non Pendidikan atau Pendidikan Non Utama dan terakreditasi. Termasuk, ujar Rusni, pimpinan wahana bertanggungjawab dan berkomitmen terhadap pelaksanaan PIDI di wahana secara keseluruhan.
“Adanya komitmen dari Komite Medik untuk melakukan bimbingan medik kepada peserta PIDI, juga RS mempunyai pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap dan IGD termasuk PONEK, dan jumlah puskesmas maksimal empat termasuk puksesmas tanpa Dokter dan puskesmas DTPK,” tutur dr Rusni.
Kedepan juga, katanya, saat penilaian mempunyai Pendamping yang sudah dilatih, wahana memberikan fungsi otonomi pendampingan dan dukungan sosial kepada peserta PIDI. Oleh karena itu, Penilaian Wahana melalui life video yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan yaitu penilaian secara langsung pelayanan kesehatan di Rawat Jalan, Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan ruang Pelayanan Obstertik Neonatus Emergensi Komprehensif (PONEK), ruang jaga Dokter, rumah dinas Dokter dan melakukan tanya jawab secara langsung kepada petugas kesehatan yang saat itu sedang bertugas.
“Hak dan Kewajiban peserta PIDI, Dinas Kesehatan Kabupaten dan RSUD Kuala Kurun telah berkoordinasi untuk memberikan hak peserta, yaitu penyediaan rumah dinas, transportasi berupa kendaraan roda dua dan tunjangan daerah selain hak yang didapatkan dari Kementerian Kesehatan.”
Selain itu, “Peserta PIDI akan melaksanakan masa penugasan selama 1 tahun, di Rumah Sakit 6 bulan dan di Puskesmas 6 bulan,” pungkas dr Rusni.(Cep/Red/PI)
