PATRAINDONESIA.COM (Jakarta) – Sebanyak 30 persen jumlah kendaraan yang ada di Indonesia saat ini tercatat bukan atas nama pemiliknya.
Karena itu, pihaknya akan mengalami kesulitan ketika melakukan penegakan hukum terhadap pelanggar lalu-lintas, khususnya dalam konteks transaksi di jalan tol secara non-tunai dan nirsentuh.
Demikian dikemukakan Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan saat berbicara di depan diskusi publik tentang penyelenggaraan jalan tol nirsentuh yang diselenggarakan Institut Studi Transportasi (INSTRAN) di Jakarta (21/3/2023).
Diskusi yang dihadiri oleh para stakeholder utama jalan tol seperti Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI), Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Korlantas Polri dana para jurnalis tersebut berlangsung cukup serius. Mengingat, inilah salah satu forum diskusi yang menjadi sarana sosialisasi penerapan teknologi transaksi jalan tol tersebut.
“Ini adalah forum tempat para stakeholder bisa melakukan sosialisasi. Karena yang hadir sebagian di acara ini para jurnalis, ” papar Ketua INSTRAN, Darmaningtyas.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit dalam acara itu memaparkan, bahwa persiapan implementasi program tersebut saat ini sudah kian matang. Sudah mencapai 50 persen. Karena itu jalan tol nontunai dan nirsentuh atau yang bisa disebut sebagai Multy Lane Free Flow (MLFF) itu akan diuji coba di tol Bali Mandara pada Juni 2023 mendatang. Dan diharapkan beroperasi secara penuh pada Desember 2023 di lima ruas jalan tol.
Di tempat yang sama Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan menjelaskan, ketika MLFF atau transaksi jalan tol non-tunai dan nirsentuh ini berlaku, maka berlaku pula adanya penegakan hukum. Salah satu poin penting perlunya penegakan hukum adalah ketika terjadi pelanggaran atas transaksi jalan tol sistem MLFF ini.
“Tata cara penegakan hukumnya menggunakan ETLE yang diintegrasikan dengan sistem MLFF,” papar Aan Suhanan. Ia juga berharap agar Kementerian PU menyiapkan regulasi lebih lengkap dan rinci yang mengatur penegakan hukum bagi mereka yang tidak membayar tol. Terutama menyangkut sanksi administratif. (Wid/Red/PI)
